Murung Raya, MP-POLRI – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Murung Raya menggelar kegiatan Sosialisasi Tata Kelola Kearsipan dalam Mendukung Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2026 di Gedung Pertemuan Umum Tira Tangka Balang, pada Senin (09/11/2026). Kegiatan ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi administrasi di tingkat desa yang selama ini kerap dianggap sepele namun sangat krusial.
Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, S.Sos., jajaran pimpinan perangkat daerah, serta puluhan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh pelosok wilayah Murung Raya.
Dalam sambutan Bupati Murung Raya, Heriyus, S.E., yang dibacakan langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Ernawati, ditegaskan bahwa pengelolaan arsip bukan sekadar urusan menata berkas, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintahan.
“Arsip desa bukan tumpukan kertas belaka. Ia adalah bukti sah pelaksanaan pemerintahan, catatan sejarah perjuangan dan pembangunan desa, rekam jejak keuangan, daftar aset, hingga bukti pelayanan kepada masyarakat. Tanpa arsip yang tertib, akuntabilitas pemerintahan desa akan sulit dipertanggungjawabkan,” ujar Heriyus.
Pemerintah daerah juga mendorong setiap desa untuk segera melaksanakan digitalisasi dokumen-dokumen penting, terutama dokumen pertanahan. Seluruh dokumen asli dapat dipindai dan disimpan dalam bentuk salinan digital, yang selanjutnya diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk dikelola secara terpusat dan diamankan.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya perlindungan dokumen dari risiko kerusakan atau hilang. Bupati mengingatkan, wilayah Murung Raya yang kerap dilanda banjir maupun risiko kebakaran menjadikan penyimpanan ganda—fisik dan digital—sangat mendesak dilakukan.
“Arsip harus tersimpan rapi, mudah dicari saat dibutuhkan, dan aman dari ancaman kerusakan. Kita tidak ingin dokumen berharga musnah begitu saja karena bencana,” tegasnya.
Tidak kalah penting, Bupati menekankan agar setiap desa segera melengkapi dokumen kepemilikan atas aset tanah milik pemerintah desa, seperti lahan kantor desa. Status kepemilikan harus jelas melalui dokumen resmi, baik berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) maupun sertifikat tanah, guna mencegah sengketa di masa mendatang.
Sosialisasi ini diharapkan mampu membangun pemahaman yang seragam di kalangan aparatur desa, mulai dari tata cara penciptaan, pendaftaran, penataan, penyimpanan, hingga pemeliharaan arsip. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan desa di Murung Raya semakin tertib, aman, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
(M.Ilmi)
