Kepahiang, MP-POLRI—Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SMP Negeri 02 Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, dengan nilai sekitar Rp 656.932.409, mendapat sorotan.
Sorotan muncul setelah wartawan meninjau lokasi pada Sabtu, (12/09/2026) sekitar Pukul 11.00 WIB. Saat peninjauan, pengawas maupun konsultan teknis tidak terlihat di lokasi. Sejumlah pekerja juga disebut berasal dari luar desa, sementara pekerja di bagian atap diduga belum menggunakan perlengkapan K3 secara memadai.
P2SP juga menjadi perhatian. Berdasarkan keterangan sejumlah warga, keterlibatan panitia dalam pelaksanaan pekerjaan dinilai belum terlihat secara nyata. Bahkan muncul dugaan bahwa sejumlah proses, termasuk pembelian material dan penentuan tenaga kerja, lebih banyak dikendalikan pihak sekolah. Dugaan tersebut masih perlu dikonfirmasi dan diverifikasi melalui dokumen kegiatan.
Padahal, program revitalisasi mengedepankan prinsip swakelola, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, publik mempertanyakan bagaimana pembagian peran P2SP, mekanisme pengadaan material, penentuan tenaga kerja serta pengawasan kegiatan senilai Rp 656,9 juta tersebut.
Pihak berwenang diharapkan melakukan monitoring dan verifikasi terhadap SK P2SP, RAB, transaksi dana, bukti pembelian material, pembayaran pekerja, laporan kegiatan serta kesesuaian pekerjaan fisik dengan ketentuan program.
Berbagai sorotan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum ada pemeriksaan dan keterangan resmi. Publik kini menunggu klarifikasi dari pihak sekolah dan P2SP mengenai pengelolaan serta pelaksanaan program revitalisasi tersebut.
Waktu dikonfirmasi Rustam Sani Kepala Sekolah SMP NO2 Bermani Ilir Kab.Kephiang mengatakan:
Kepala tukang ada dari p2sp dilokasi, apd dipakai tapi kadang-kadang dilepas pak sesuai kondisi kata tukangnya, kami belum setengah pekerjaanya jadi belum tahu hasilnya jadi tolong dikondisikan penilaiannya pak.
(Fds)
