Kabupaten Bandung, MP-POLRI – Pemerintah Kabupaten Bandung bergerak lebih awal mengantisipasi dampak musim kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga November 2026. Berbagai langkah mitigasi telah disiapkan, mulai dari distribusi air bersih, pemasangan toren air di wilayah rawan kekeringan, hingga penyediaan pompa air untuk menjaga produktivitas lahan pertanian.
Berdasarkan pemetaan, sebanyak 27 dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung telah masuk dalam status siaga darurat kekeringan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Bandung memperkuat langkah antisipasi agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan sektor pertanian tidak terdampak.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS mengatakan, persiapan menghadapi kemarau telah dilakukan sejak dua bulan lalu setelah adanya prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi kemarau yang lebih panjang dan kering, pada Jumat (17/07/2026).
“Dari 31 Kecamatan, yang terdampak siaga darurat kekeringan ada 27 Kecamatan. Dua bulan lalu kami sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh instansi terkait, termasuk PDAM, untuk mempersiapkan langkah-langkah menghadapi kekeringan berkepanjangan,” ujar KDS.
Menurutnya, instruksi pertama diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung untuk memperkuat mitigasi dengan memetakan seluruh titik rawan kekeringan. Pemetaan tersebut menjadi dasar percepatan distribusi bantuan air bersih apabila masyarakat mulai mengalami kesulitan memperoleh air.
Selain itu, Perumda Air Minum Tirta Raharja juga diminta menyiapkan toren atau tangki air di setiap kecamatan, khususnya di wilayah yang berdekatan dengan titik rawan kekeringan.
“PDAM akan memasang toren di masing-masing kecamatan atau di daerah yang mendekati titik lokus. Ini langkah yang kami lakukan agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi,” katanya.
Di sektor pertanian, KDS menegaskan Pemkab Bandung berupaya mencegah kemarau panjang memicu gagal panen. Untuk itu, sebanyak 547 daerah irigasi telah diusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan penanganan, dengan 117 titik menjadi prioritas.
Menurutnya, sebagian besar daerah irigasi prioritas tersebut berada di sekitar aliran Sungai Citarum sehingga memungkinkan dilakukan pemompaan air untuk memenuhi kebutuhan irigasi sawah.
“Jangan sampai terjadi gagal panen. Dinas Pertanian kami dorong menyediakan pompa agar sawah yang akan tanam maupun yang akan panen tidak kehabisan air,” tegasnya.
Pemkab Bandung juga menyiapkan skema pemanfaatan air Sungai Citarum sebagai sumber irigasi alternatif guna menjaga ketahanan pangan selama musim kemarau. Langkah ini diharapkan mampu mempertahankan produktivitas pertanian meski curah hujan terus menurun.
Sementara itu, berdasarkan data BMKG, sekitar 51 persen wilayah Indonesia mengalami curah hujan di bawah normal pada Juni 2026. Kondisi tersebut diperkirakan berlanjut hingga November, dengan sekitar 64 persen wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal.
Di Kabupaten Bandung, dampaknya diperkirakan cukup signifikan. Salah satunya di wilayah Cileunyi yang diprediksi belum memenuhi kriteria musim hujan hingga Oktober dan baru berpotensi memasuki musim hujan pada November 2026.
Menghadapi kondisi tersebut, KDS mengajak masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan menghindari pemborosan. Menurutnya, keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam mengurangi dampak kekeringan yang diprediksi lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Manfaatkan air sebaik mungkin. Jangan sampai menghambur-hamburkan air sehingga kebutuhan pokok masyarakat untuk air minum bisa terganggu,” pungkasnya.
(Robinson)
