Murung Raya, MP-POLRI – Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa se-Kabupaten Murung Raya pada hari Rabu, (25/02/2026). Kegiatan yang berlangsung di aula DPMD ini dihadiri oleh seluruh kepala desa dari berbagai wilayah di kabupaten tersebut, sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan desa serta memperkuat koordinasi lintas sektor di tingkat Desa.
Kepala DPMD Murung Raya, Lynda Kristiane, menyampaikan bahwa tahun 2026 merupakan momentum emas untuk mempercepat pencapaian target pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. “Kita harus menunjukkan komitmen bersama agar pembangunan desa dapat berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan. Sinergi dan kolaborasi menunjukkan kekuatan kita dalam membangun desa yang mandiri dan sejahtera,” ujarnya.
Dalam arahannya, Lynda menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, pendamping, serta pemangku kepentingan lainnya. Ia menambahkan, keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada sinergi yang terukur dan berbasis data yang akurat.
Salah satu fokus utama dalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten Murung Raya adalah penanggulangan kemiskinan ekstrem. Langkah ini dilakukan melalui intervensi program yang tepat sasaran dengan pendekatan berbasis data. “Pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan kolaboratif lintas sektor, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Desa,” tutur Lynda.
Selain itu, penguatan desa berketahanan iklim menjadi prioritas utama. Langkah strategis yang dilakukan meliputi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mitigasi risiko bencana, serta pengembangan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi masyarakat Desa yang merata.
Di bidang kesehatan, Pemkab Murung Raya terus mendorong peningkatan promosi kesehatan dan penyediaan layanan dasar di tingkat desa. Penguatan peran posyandu dan kader kesehatan menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas dan merata. “Kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kesehatan yang prima. Melalui inovasi layanan kesehatan di desa, kita berharap masyarakat dapat hidup lebih sehat dan produktif,” kata Lynda.
Dalam aspek ketahanan pangan, optimalisasi program lumbung padi desa menjadi perhatian utama, dengan tujuan menjaga cadangan pangan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Pemerintah pusat dan daerah mendukung penuh kegiatan ini sebagai solusi keberlanjutan dan ketahanan pangan.
Selain program-program tersebut, Pemerintah juga mendukung implementasi kebijakan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola ekonomi desa yang mandiri, akuntabel, dan berbasis masyarakat.
Tak kalah penting, Rakor ini juga menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan desa, sarana air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang memadai diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aktivitas sosial masyarakat.
Lynda menambahkan, “Kunci utama keberhasilan pembangunan Desa adalah kolaborasi aktif semua pihak—Pemerintah, masyarakat, dan swasta—dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Mari bersama kita bangun Desa yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.”
(M.Ilmi)
