TANGERANG, MP-POLRI – Gelombang kekhawatiran tengah menyelimuti para orang tua siswa di lingkungan SMPN 1 Kemiri. Kegelisahan ini berakar dari adanya isu tekanan yang dialami para pelajar terkait pelaksanaan kegiatan kokurikuler. Konon, tersiar kabar bahwa para murid dibayangi ancaman pengurangan poin nilai akademis apabila mereka tidak turut serta dalam agenda sekolah tersebut. Rabu malam(14/01/2026).
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa partisipasi dalam kegiatan luar kelas ini seolah menjadi kewajiban yang bersifat mengikat secara administratif. Para wali murid merasa keberatan jika nilai rapor buah hati mereka dijadikan alat posisi tawar untuk memaksakan kehadiran dalam program yang seharusnya bersifat penunjang perkembangan kompetensi siswa.
Merespons aduan masyarakat yang kian memanas, Forum Jurnalis Kemiri (FJK) segera mengambil langkah proaktif. Salah satucawak media yang tergabung dalam wadah tersebut turun ke lapangan guna melakukan verifikasi dan mencari kejelasan terkait kebenaran isu intimidasi nilai yang meresahkan tersebut kepada pihak sekolah maupun panitia pelaksana.
Namun, upaya konfirmasi yang dilakukan para kuli tinta ini justru menemui jalan buntu. Alih-alih mendapatkan penjelasan yang transparan dan mencerahkan, para jurnalis justru dihadapkan pada situasi yang membingungkan. Komunikasi yang dibangun tidak membuahkan hasil yang memuaskan lantaran informasi yang diberikan terkesan samar dan tidak menyentuh pokok persoalan.
Kejadian kurang menyenangkan dialami awak media saat mencoba menelusuri informasi di sekitar area Pos Pol setempat, yang menjadi titik koordinasi kegiatan. Di lokasi tersebut, para pemburu berita justru merasa dipermainkan dengan dilempar ke sana kemari oleh oknum di lapangan.Tidak ada satu pun pihak yang bersedia memberikan keterangan resmi yang valid dan bertanggung jawab.
Sikap tertutup dan kesan saling lempar tanggung jawab ini memicu kekecewaan mendalam dari Forum Jurnalis Kemiri. Mereka menilai, tindakan menghindar dari kejaran pers merupakan bentuk ketidakterbukaan informasi publik, terutama mengenai kebijakan pendidikan yang berdampak langsung pada psikologis serta nilai siswa.
Ketua FJK Agus Saparudin dalam keterangannya menyayangkan perilaku pihak penyelenggara yang terkesan enggan memberikan klarifikasi secara kooperatif. Padahal, kehadiran jurnalis berfungsi sebagai jembatan informasi untuk meluruskan kabar miring agar tidak menjadi fitnah atau bola liar di tengah masyarakat, khususnya bagi para wali murid.
Atas dasar rentetan peristiwa tersebut, Forum Jurnalis Kemiri secara tegas meminta perhatian serius dari instansi di atasnya. Mereka mendesak agar Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tangerang tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan investigasi mendalam terkait dugaan praktik intimidasi nilai di SMPN 1 Kemiri.
FJK menekankan pentingnya respons cepat dari Disdik untuk memanggil pihak sekolah maupun panitia penyelenggara kokurikuler tersebut. Hal ini diperlukan guna memastikan bahwa tidak ada regulasi yang dilanggar dan memastikan hak-hak siswa dalam memperoleh nilai yang objektif tetap terlindungi tanpa adanya tekanan psikis.
Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari otoritas pendidikan setempat untuk meredam kegaduhan ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan sekolah diharapkan dapat segera terwujud demi menjaga integritas dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Tangerang dari praktik-praktik yang merugikan siswa.
Team
