Jakarta,MP-POLRI – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura), Kalimantan Tengah, terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kerja sama dengan para investor. Upaya tersebut diwujudkan dalam kegiatan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah dan Investor yang digelar di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Rabu (9/7/25).
Kegiatan ini dihadiri oleh 22 perwakilan dari total 41 perusahaan yang diundang, baik yang bergerak di sektor pertambangan, kehutanan, maupun perkebunan. Selain itu, turut hadir Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi, S.E., S.H., M.H., sejumlah kepala dinas, camat, staf khusus, serta unsur Dewan Adat Dayak (DAD) Murung Raya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Murung Raya, Drs. Sarwo Mintarjo, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk mendorong investasi dan memperkuat sinergi antara Pemerintah daerah dengan pelaku usaha.
“Forum ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Kami mengangkat tema ‘Sinergi Pemerintah Daerah dengan Investor untuk Pembangunan Berkelanjutan’ sebagai landasan dalam memperkuat kolaborasi ini,” jelas Sarwo.
Bupati Murung Raya, Heriyus M. Yoseph, S.E., dalam sambutannya menyatakan bahwa pertemuan ini memiliki nilai strategis dalam membangun komunikasi dan kolaborasi yang erat antara Pemerintah daerah dengan investor.
“Kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan di Murung Raya tidak terlepas dari peran serta para investor. Karena itu, kami ingin mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dan bersama mencari solusi agar investasi bisa berjalan optimal,” ungkap Heriyus, didampingi Wakil Bupati Rahmanto Muhidin.
Heriyus juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga dan melindungi kegiatan investasi yang berlangsung di wilayahnya. Menurutnya, keberlanjutan pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan sinergi yang kuat antara sektor publik dan swasta.
Ia pun berharap, dari forum ini dapat lahir sejumlah kesepakatan penting yang bisa menjadi pijakan dalam menyelaraskan program pembangunan Pemerintah dengan agenda pemberdayaan perusahaan.
“Pertemuan semacam ini harus rutin digelar, minimal satu kali dalam setahun, agar komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah daerah dan para investor terus terjalin secara konsisten,” pungkasnya.
(M.Ilmi)
