Dusun Lampu Merah, Desa Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, MP–POLRI
– Dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) Dusun Lampu Merah semakin menjadi perhatian publik. Pasalnya, praktik ini diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar 70% BBM solar yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan justru dialihkan ke penambang, sementara hanya 30% yang benar-benar diterima oleh nelayan. Akibatnya, para nelayan kesulitan memperoleh BBM subsidi untuk melaut, yang berdampak langsung pada penghidupan mereka.
“Kami sudah lama mengalami ini. Solar subsidi yang seharusnya untuk nelayan malah dijual ke penambang. Akhirnya kami terpaksa membeli di pasar gelap dengan harga lebih mahal. Ini sangat merugikan kami,” ungkap seorang nelayan dari Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sejumlah pihak yang disebut-sebut terlibat dalam praktik ini adalah Kapi, bos di SPDN, serta Samson, kepala pengurus minyak yang bertanggung jawab atas distribusi ke nelayan. Keduanya diduga secara sistematis mengatur distribusi BBM agar lebih banyak mengalir ke para penambang ketimbang ke nelayan yang berhak mendapatkannya.
– Praktik Lama yang Dibiarkan?
Menurut para nelayan, praktik kotor ini bukanlah hal baru, melainkan sudah terjadi selama bertahun-tahun. Meski berbagai keluhan telah disampaikan, hingga kini belum ada tindakan nyata dari pihak berwenang untuk menghentikan penyelewengan ini.
“Kami sudah bosan melapor, tapi sepertinya semua pihak tutup mata. Kami hanya ingin keadilan, agar BBM subsidi ini benar-benar sampai kepada kami yang membutuhkan,” keluh seorang nelayan lainnya.
Situasi ini semakin memperburuk kondisi nelayan yang bergantung pada solar untuk melaut. Jika dibiarkan, bukan hanya ekonomi nelayan yang terpuruk, tetapi juga keberlangsungan sektor perikanan di daerah tersebut.
Masyarakat kini mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan ini. Mereka berharap ada pengawasan lebih ketat terhadap distribusi BBM subsidi agar benar-benar sampai kepada yang berhak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait, termasuk dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
TIM MPP
