Bekasi, MP-POLRI – Meskipun pelayanan buruk, dan produksi air kurang memuaskan masyarakat dan kerap dikeluhkan. Perumda Tirta Patriot berencana akan menaikan tarif.
Adapun alasan rencana kenaikan tarif, menurut Direktur Perumda Tirta Patriot Ali Imam Faryadi, pihaknya sudah 10 tahun tidak pernah menyesuaikan penaikan tarif terhadap pelanggan.
Jumlah pelanggan air bersih Perumda Tirta Patriot saat ini, hampir mencapai 40 pelanggan setelah sebelumnya, Pemuda Tirta Patriot melakukan akuisisi terhadap Perumda Tirta Bhagasasi.
“Rencana kenaikan itu, bagi pelanggan yang memakai 20 kubik air bersih, adapun kenaikan sekitar Rp 10 ribu,” ujar Ali Imam Faryadi yang kerap disapa Aweng.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia, Mulyadi sangat menyesalkan kenaikan rencana tarif yang jelas akan membebani masyarakat.
Lebih lanjut Ketua Forkim, Mulyadi menyoroti kenaikan rencana kenaikan tarif air PDAM Tirta Patriot, menegaskan pentingnya prinsip keadilan bukan membebani masyarakat
Mulyadi menyatakan bahwa menaikkan tarif, meski dianggap sebagai cara biadab untuk memelihara peradaban, tetap diperlukan untuk prinsip keadilan.
“Alasan yang dikemukakan sangat tidak rasional, dan tidak tahu malu jika menaikan tarif, pelayanan Perumda Tirta Patriot sendiri masih buruk dan masih dikeluhkan masyarakat, airnya saja Biyar Pet, bahkan perlu diuji tuh airnya sudah layak konsumsi apa belum “ujar Mulyadi dengan penuh tanya.
lanjut Mulyadi Kenaikan (tarif) seharusnya memang diimbangi dengan kualitas pelayanan, ini kan yang dibutuhkan masyarakat jangan sampai nanti tarif naik tapi kualitas air masih buruk dan terkadang mengalir terkadang tidak, menurutnya itu sangat menyakiti perasaan masyarakat.
Selain pelayanan yang jauh dari memuaskan, Mulyadi juga menandaskan harusnya DPRD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap Badan usaha milik daerah, harus lebih profesional aktif.
“Setiap tahun Perumda Tirta Patriot mendapat suntikan dana dari Pemkot Bekasi, namun pelayanannya jauh dari memuaskan, harusnya anggota DPRD lebih kritis jangan hanya sekedar menyetujui pemberian anggaran pada BUMD yang tidak produktif dan menyedot anggaran sangat besar,” tegas Mulyadi.
RED
