Murung Raya,MPP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, melalui Tim Deputi Koordinasi dan Supervisi, mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Ruang Rapat Komisi DPRD Murung Raya. Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Dr. Doni, SP., M.Si, Wakil Ketua I Likon, SH., MM, serta seluruh anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 pada Kamis (18/07/2024).
Evaluasi dan Pemantauan Program Antikorupsi:
Alfi Rahman Waluyo, perwakilan dari Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah III, memimpin jalannya rakor yang juga membahas Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Murung Raya. Alfi menekankan pentingnya kerjasama DPRD Mura dengan KPK untuk meningkatkan skor MCP dan mencegah korupsi melalui koordinasi dan konsultasi berkelanjutan.
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
Alfi Rahman menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kerja, manajemen, dan payung hukum DPRD. “DPRD memiliki tanggung jawab untuk terus mengingatkan pemerintah daerah dalam perbaikan tata kelola pemerintahan,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa MCP merupakan alat pengendalian internal penting untuk pemberantasan korupsi di daerah, yang meliputi perbaikan tata kelola dan evaluasi rekomendasi serta tindak lanjut hasil survei penilaian integritas (SPI).
Pentingnya Sinergi Antarlembaga:
Selain evaluasi dan pemantauan, rapat ini juga membahas koordinasi antara instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi dan yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Alfi Rahman menekankan bahwa strategi pemberantasan korupsi harus mencakup pendekatan pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan.
Apresiasi dari DPRD Murung Raya:
Ketua DPRD Murung Raya, Dr. Doni, SP., M.Si, menyatakan apresiasinya atas perhatian serius KPK dalam upaya pencegahan korupsi.
“Kami mendukung penuh KPK dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan administrasi di wilayah Pemkab Murung Raya,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa DPRD Mura terus menjaga koordinasi dan sinergi yang baik dengan Pemerintah Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
(M.Ilmi).
