Kota Bandung,MPP – Aksi kejahatan perbankan yang dilakukan oleh oknum-oknum bank lebih membahayakan bagi masyarakat dibandingkan aksi kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pihak-pihak non bank. Pasalnya kebanyakan masyarakat meyakini bahwa bank sebagai lembaga terpercaya sehingga lebih mudah masyarakat menyerahkan uangnya tanpa sadar ada masalah di kemudian hari. Apalagi bila bank tersebut berlabel Syariah.
Hal ini dialami oleh JH, salah seorang pengurus koperasi di kota Bandung. Menurut JH dirinya melaporkan BPRS ATTAQWA, sebuah bank di bilangan Kabupaten Tangerang, ke polisi atas dugaan melanggar pasal 263 dan atau pasal 264 KUHPidana. Kasusnya berawal dari tawaran manis BPRS ATTAQWA ke JH sebagai salah satu pengurus koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia guna ikut serta menyehatkan kredit nasabah BPRS ATTAQWA. Ada ratusan nasabah yang perlu disehatkan dan ditalangi untuk pelunasan di BPRS ATTAQWA. Atas ikut andil penyehatan kredit tersebut, JH diiming-imingi kredit baru senilai 700 juta rupiah dan ada selisih dari tagihan nasabah sebesar kurang lebih 200 juta rupiah. Tidak ada rasa kecurigaan dari JH terhadap BPRS, karena BPRS sudah mencatatkan data hutang nasabah dengan rapi dan melaporkan ke OJK. Setidaknya terdapat perhitungan tagihan sebesar 571 juta rupiah.
JH menyetujui penawaran tersebut dan JH menyerahkan asetnya untuk membayarkan talangan pelunasan nasabah BPRS Attaqwa Bandung. Dari penjualan aset tersebut senilai 461 juta dipotong oleh biaya – biaya pajak dan balik nama, JH mendapatkan 183 SKL (Surat Keterangan Lunas) untuk 183 nasabah.
Namun setelah ditagihkan ke nasabah, ternyata dari 183 nasabah terdapat 116 nasabah bodong tidak pernah merasa akad dan berhutang kepada BPRS Attaqwa. Sudah beberapa kali JH bersurat dan meminta penyelesaian dengan musyawarah, namun BPRS bersikeras tidak pernah ada penyelesaian dengan JH karena sudah menjadi kewajiban JH sebagai pengurus koperasi untuk menyelesaikan tagihan nasabah.

Atas kekecewaan tersebut, JH melaporkan BPRS Attaqwa Atas dugaan Pemalsuan Akta Otentik sebagaimana dimaksud di pasal 263 dan atau 264 KUHP ke Polres Metro Tangsel dalam wilayah Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/2641/XI/2023/SPKT/POLRES METRO TANGERANG SELATAN atas dugaan melanggar hukum dengan cara mengeluarkan SKL yang ternyata tidak bisa ditagihkan ke nasabah karena nasabah mengaku tidak pernah akad kredit dengan BPRS tersebut.

Akibat kejadian ini, JH dirugikan sebesar 461 jt. Harapan JH semoga masyarakat waspada , tidak ada lagi Bank – Bank nakal yang membohongi masyarakat.

Direktur Bank BPRS Attaqwa, Achmad Boys Awaludin Rifai, SE.,ME ketika dihubungi oleh tim media menyatakan bahwa perkara yang disampaikan oleh Sdr. JH sudah diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan dalam putusan tersebut JH sendiri dianggap pihak yang bersalah serta dihukum oleh pengadilan untuk membayar kewajiban karena wanprestasi.

Menanggapi pernyataan Direktur BPRS Attaqwa, Rudi Budi Gunawan,SH.,MH sebagai kuasa Hukum JH menjelaskan bahwa gugatan di Pengadilan Agama Soreang bukan kalah melainkan N.O dimana Pengadilan Soreang tidak berwenang terhadap pemeriksaan perkara A Quo karena merupakan kewenangan absolut arbiterase sesuai dengan PKS Antara Kowargi dan BPRS Attaqwa.

“Kami akan mengejar dan membuktikan bahwa dugaan kami tidak salah. Tindak Pidana Kejahatan Perbankan harus diberantas untuk menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan tidak merusak citra koperasi”, pungkas Rudi.
(Tim MPP Jabar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini