Aek Kanopan-Labura, MPP – Oknum Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) inisial MAD meminta bantuan ke sejumlah perusahaan dengan dalih berangkat ke Jakarta, oknum Anggota Dewan tersebut meminta bantuan dengan alasan berangkat ke Jakarta dengan membawa 5 anggota DPRD lainnya. Diketahui memang bahwa MAD merupakan Wakil Ketua salah satu Komisi di DPRD yang sebelumnya pernah menjabat Ketua Komisi B.

Data diperoleh awak media, MAD membuat surat ke Perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) dan Perusahaan Perkebunan tanggal 9 Mei 2024 adapun Perusahaan yang dimintai bantuan dana oleh MAD sebanyak 15 perusahaan yang terdapat di Kabupaten Labura.

Mirisnya, permohonan bantuan dengan menggunakan Logo dan Kop Surat DPRD Labura dan atas nama pribadi, Kop Surat dan Logo DPRD Labura mencantumkan sebanyak 15 nama perusahaan, sedangkan atas nama pribadi mencantumkan masing-masing tujuan nama perusahaan tersendiri.

Ketua Komisi A DPRD Labura H. Ari Palopo Susilo Siregar, SP.,MH dikonfirmasi via chat WhatsApp, Kamis (30/5) malam terkait Wakil Ketua Komisi A meminta bantuan kepada 15 perusahaan tidak banyak memberikan komentar.

“Apa yang dilakukan saudara MAD itu di luar sepengetahuan kami dari Komisi A dan saya selaku Ketua Komisi A merasa tidak bertanggung jawab”, tulis Palopo Siregar membalas chat WhatsApp.

Ditanya kembali, apakah MAD terlebih dahulu meminta ijin dari Ketua DPRD atau Ketua komisi A, Apakah surat yang ditandatangani MAD telah sesuai prosedur dan apakah MAD menyalagunakan jabatan.

Palopo Siregar menjawab dengan singkat mengatakan mempersilahkan tanya kepada Ketua DPRD Labura, “tentang hal lainnya, bisa di konfirmasi ke Ketua DPRD ataupun Badan Kehormatan Dewan”, pungkas Palopo Siregar yang akrab dipanggil Popo.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang LSM Pemantauan Kinerja Aparatur Negara Indonesia (DPC LSM PENJARA INDONESIA) Julhadi Simanjuntak angkat bicara, “kalau menurut saya, ini tidak etis sebagai seorang Anggota Dewan, jika ada tugas atau Kunjungan Kerja ke Jakarta pasti ada anggarannya dan dalam hal ini kiranya Badan Kehormatan DPRD dapat mengevaluasi kejadian ini bila perlu diklarifikasi kepada yang bersangkutan demi nama baik DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara”, harapnya.

(hebdi sihite)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini