Media Purna Polri_- Gugatan terhadap BRI Parungpanjang, terdaftar di Pengadilan Negeri Cibinong dengan No. Perkara 114/pdt.g/2020 /pn.cbi.
Menurut Kuasa Hukum Penggugat, Firmansyah Bayumi L,S.H dari Kantor Hukum Lex Lawyer yang beralamat di Menara 165 jakarta selatan, bahwa Penggugat sudah membuka ruang untuk melakukan mediasi. Namun BRI unit parungpanjang sebagai Tergugat terkesan mengabaikan & tidak beritikad baik. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata kepada Tergugat.
Menurut firmansyah,Dalam kasus ini banyak nasabah yg menjadi korban & merasa dirugikan oleh BRI Parungpanjang terkait fasilitas kredit.
Contoh, Debitur yang sudah lunas kredit, namun diajukan lagi untuk proses kredit ataupun Top Up (penambahan kredit) secara sepihak, tanpa sepengetahuan Debitur. kemudian uangnya diduga diambil secara sepihak oleh BRI parung panjang dan tidak diberikan kepada Debitur yang namanya tercantum dalam aplikasi kredit.
contoh berikutnya, mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang seharusnya tidak wajib untuk diminta agunan kepada Debitur. kenyataannya malah diminta, dan hingga saat ini banyak nasabah yang tidak menerima pengembalian Agunan, walaupun Kreditnya sudah dinyatakan lunas.
Firmansyah Bayumi L,S.H menjelaskan, itu hanya sebagian contoh kecil dari carut-marut nya sistem perbankan yang di kelola oleh Tergugat.
apabila dikaitkan sesuai Hukum Perdata Pasal 1365 dengan Pasal 1367, bahwa perusahaan harus bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
Bahwa saat ini sudah puluhan nasabah BRI Parungpanjang yang telah memberikan Surat Kuasa untuk melakukan Gugatan kepada BRI Unit Parungpanjang karena telah dirugikan secara materil dan immateril diantaranya adalah atasnama Dede Iskandar, Susi Yulianti, Kurniawati, Anwar Ibrahim, Azil, dan lain-lain.
Kuasa Hukum menjelaskan, bahwa nominal fasilitas kredit tersebut bervariasi antara 20 – 100jt.
Selanjutnya, dampak yang dikawatirkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah terjadinya RUSH MONEY atau RUSH BANK atau BANK PNIC terhadap Bank BRI. yakni pengambilan uang secara besar-besaran atas dasar ketidakpercayaan Nasabah terhadap kegiatan operasional Bank, yang dianggap tidak mampu memberikan rasa aman kepada para nasabah untuk mengelola dan/atau menyimpan uang.
hal tersebut prnh terjadi di beberapa Negara, diantaranya Amerika, prancis, belanda.
Kami selaku Penasehat Hukum Penggugat, berharap permasalahan ini segera di selesaikan, demi menjaga nama baik Bank dan menjaga kepercaya para nasabah, serta masyarakat pada umumnya.
Supaya beritanya berimbang, Kuasa Hukum Penggugat mempersilahkan BRI Parungpanjang untuk menggelar konfrensi pers dan menjelaskan kepada masyarakat, terkait permasalahan ini.
Tujuannya adalah supaya para Nasabah dan masyarakat umum tetap percaya kepada system dan operasional BRI.(Hms)
