Media Purna Polri, NTT – Persoalan penolakan pasien rujukan dari RSUD Ba’a, Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ke RSUD Prof Dr. W Z Johanis Kupang yang hendak diberangkatkan dengan menggunakan jasa transportasi laut Bahari Express, komisi B – DPRD Rote Ndao menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan ditemukan Kontra versi hasil diagnose.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B – DPRD Kabupaten Rote Ndao dengan pihak RSUD Ba’a, Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) Ba’a dan pihak Bahari Express yang digelar Kamis (27/02/2020) di ruang kerja komisi B DPRD Kabupaten Rote Ndao.

Penjelasan ketua komisi B, Denison Moy, ST didampingi wakil ketua komisi Erasmus Frans Mandato, Sekretaris Komisi Gustaf Folla, S.Pd dan Anggota Charly Lian. saat ditemui awak media di ruang komisi B usai RDP dengan pihak RSUD, KKP dan Managemen Bahari Express.

Denison Moy yang biasa di sapa Deni Moy mengatakan penolakan pasien rujukan RSUD Ba’a atas Nama Yanti Mariana Pello (29) Warga Desa Limakoli Kecamatan Rote Tengah oleh pihak Bahari Express pada Kamis (20/02/2020) saat rapat dengan Komisi, diperoleh penjelasan kalau hal tersebut disebabkan oleh pasien tidak dilengkapi dengan dokumen yakni tidak ada rekomendasi dari KKP dan tenaga medis pendamping dari pihak RSUD Ba’a.

Hal Rekomendasi KKP kata Deni Mooy. Sesuai penjelasan pihak Bahari Express kalau sudah ada penegasan dari pihak KKP bahwa bagi pasien rujukan tidak bisa diberangkatkan menggunakan Kapal Bahari Express tanpa dilengkapi dokumen rekomendasi KKP.

Alasan ini yang menjadi dasar bagi pihak Bahari Express untuk melakukan penolakan pasien rujukan tersebut meskipun pada saat keberangkatan sebelumnya telah mengantongi tiket.
Selanjutnya, pasien dan keluarga sebelumnya telah membeli tiket itu, pihaknya tidak mendeteksi karena saat pasien ke pelabuhan tidak didampingi oleh tenaga medis.

Untuk itu karena berdasarkan hasil diagnose pihak KKP, menunjukan bahwa pasien tidak bisa diberangkatkan karena kondisi kesehatan pasien dibawah standar kelayakan guna melakukan pelayaran atau perjalanan melalui transportasi laut.

Kemudian menurut penjelasan Direktur RSUD Ba’a, dr Adhy. Pasien rujukan rumah sakit tersebut, sebelumnya sudah melakukan diagnose sebanyak tiga kali pada RSUD Ba’a dan saat hasil diagnose untuk ketiga kalinya di Poli menunjukan kalau pasien perlu dirujuk sehingga pihak Poli RSUD Ba’a mengeluarkan rekomendasi dirujuk ke RSUD Prof Dr. W Z Johanis Kupang.

“Keterangan tambahan dari RSUD Ba’a terkait dengan rujukan terdapat dua jenis rujukan yakni pasien yang dirujuk dari rawat nginap maka saat mendapat rujukan sudah disertai pendamping tenaga medis sedang rujukan Poli tidak mendapat pendamping tenaga medis. Jadi rujukan pasien atas nama Yanti M. Pello tidak mendapat pendampingan karena itu rujukan Poli,” Ujar Deni mengulangi penjelasan dr. Adhy. Saat dengar pendapat Komisi B. Kata Deni Moy.

Deni Moy sangat menyayangan kejadian ini karena pihak RSUD mengatakan tindakan yang telah diambil sudah sesuai dengan SOP, namun saat dipertanyakan mekanisme dan hasil diagnose dari dua pihak terjadi kontra versi yakni RSUD Ba’a dan KKP yang berbeda hasil diagnose sedang kedua pihak selisi waktu hanya berapa saat dalam hari dan tanggal yang sama tetapi beda hasil diagnose.

Selain itu, Pihak RSUD dan KKP tidak ada kordinasi balik ke RSUD Ba’a soal pasien yang tidak diberangkatkan. Termasuk tidak ada kordinasi dengan pihak dokter yang menangani pasien. Sementara soal rujukan Poli yang tidak mendapat pendamping maka seyogjanya tidak bisa dijadikan alasan bagi pihak KKP dan Bahari untuk menolak Pasien.

“Artinya diagonose RSUD, pasien masih layak jalan sehingga tidak didampingi tenaga medis. Tetapi dalam jeda waktu hasil diagnose mengalami perubahan dalam beberapa waktu dari RSUD ke pelabuhan hasil diagnose berbeda di KKP saat melakukan diagnose terhadap pasien,” kata Deni bernada tanya.

Hasil RDP hari ini menurut Deni Moy, masih diagendakan ulang untuk menghadirkan pasien dan keluarga sehingga RDP ini pihaknya belum menentukan kesimpulan maupun langkah dan keputusan Komisi.

“RDP masih kita agendakan ulang agar tidak sepihak maka kita agendakan kembali setelah pasien pulih. RDP itu nanti selain RSUD, KKP dan pihak Bahari tetapi pasien juga sudah dihadirkan untuk diketahui kebenaran soal masalah ini” ujar Deni Moy.

RDP ini dilakukan untuk mengantisipasi agar hal atau kejadian ini tidak lagi dialami masyarakat yang lain dan menjawab opini yang berkembang di masyarakat terkait dengan pelayanan dan pemberlakuan yang di alami pasien.

Rekomentasi komisi agar pihak RSUD dan KKP segera melakukan rapat bersama untuk membicarakan hal hal yang tidak berakibat pada terjadinya miskomunikasi kedua pihak hingga menimbulkan masalah seperti saat ini.

Deni meminta kepada pihak RSUD agar dalam rujukan pasien, khusus rujukan agar pihak RSUD perlu didampingi paling tidak sampai di pelabuhan untuk berkordinasi dengan pihak KKP dan Bahari.

Hadir dalam RDP tersebut selain Ketua Komisi, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota. pihak RSUD di hadiri Direktur RSUD Ba’a. dr Adhy, KKP di hadiri oleh Herlin Pay dan Mus Loasana dari pihak Bahari Express. (Yap Malelak/PE)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini