Media Purna Polri LamSel – Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Selatan monitoring persiapan pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2020 di seluruh desa di Kecamatan Sragi, Jumat (7/2/2020).

“Monitoring rutin, untuk awal tahun ini memang kita start di Kecamatan Sragi,” kata anggota komisi I, Dede Suhendar kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa desa merupakan ujung tombak pemerintahan sebagai tolak ukur pembangunan daerah.

Komisi I politisi PKS ini, dalam monitoring menitik beratkan sosialisasi PP Nomor 11 tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap (Siltap) aparatur desa. Dimana Siltap tersebut telah setara dengan PNS golongan IIa.

“Untuk 2020 ini kenaikan siltap telah terakomodir dalam APBD dengan pos anggaran ADD. Dengan begitu diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja aparatur desa,” imbuhnya.

Dede mengungkapkan, dengan adanya pernyataan dari Kopsurgah KPK yang menyebutkan bahwa pengelolaan DD dan ADD di Lampung Selatan merupakan yang terburuk di Provinsi Lampung adalah tamparan keras sekaligus memotivasi untuk lebih baik kedepannya.

“Untuk itu DPRD Lamsel berkomitmen untuk mengawal pengelolaan DD dan ADD ini dari awal hingga realisasi akhir tahun nanti. Kami pantau terus setiap tahapan, apa dan bagaimana DD dan ADD dikelola sesuai dengan peraturan yang telah digariskan,” kata Warga Kecamatan Waysulan ini.

Dede mengungkapkan, penanganan pelanggaran terhadap DD ini bersifat pembinaan dengan syarat tertentu sesuai regulasi yang telah diatur. Namun Dede mengingatkan hal itu jangan dijadikan tameng dalam pengelolaan DD dan ADD.

“Pembinaan itu terhadap pelanggaran yang bersifat administratif, namun jika di temukan ada indikasi pidana, maka penanganannya pun di lakukan tindakan penegakkan hukum,” tandasnya.

Untuk itu, kata Dede, Aparat Pengawas Internal pPemerintah (APIP) harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) dengan objektif dan bertanggung jawab.

“Jangan dijadikan alat pengondisian bagi desa. Kedepannya kita minta segala penanganan, baik temuan maupun laporan masyarakat terhadap pengelolaan dana di desa dapat dilakukan secara transparan dan terbuka, agar masyarakat juga bisa ikut mengawasi. Jadi tidak ada lagi istilah ” Bagaimana mau lantai bersih, jika sapunya sendiri kotor “. pungkasnya.

Sementara, dalam rombongan monitoring itu turut serta wakil ketua DPRD, Agus Sartono, Komisi I Bambang Irawan dan sejumlah anggota komisi I lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I juga turut menyoroti pengelolaan BUMDes hampir di seluruh desa di Lamsel dinilai stagnan. Dibutuhkan inovasi dan improvisasi pengelolaan BUMDes yang dapat meningkatkan PADes.

“Untuk BPD, agar dapat memberi dorongan dan masukan bagi pengelolaan BUMDES. Jika BUMDes di kelola dengan baik tentu memberikan kontribusi bagi kenaikan PADes. Jika hal itu dapat diimplementasikan, maka tunjangan BPD dapat di naikan seiring dengan naiknya PADes,” kata ketua komisi I Bambang Irawan.( Saman/Asep )

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini