Media Purna Polri, Mojokerto – Deklarasi pasangan Ikrar (Ikfina Fahmawati – Muhammad Al Barra) pada hari Senin (27/1/2020) di IKHAC Kompleks Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto membuat geger jagad perpolitikan Bumi Majapahit.
Paguyuban Sapoe Tjikrak Mojokerto langsung bereaksi dengan memunculkan satu nama calon Wakil Bupati Mojokerto. Ia adalah politisi Partai Gerindra yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2019-2024, yakni Budi Mulya.
Rencananya, Budi Mulya akan dipasangkan dengan Bupati Mojokerto saat ini, Pungkasiadi. Latar belakang Budi sebagai Ketua Pengurus Cabang (PC) Pagar Nusa Kabupaten Mojokerto dan Kepala Sekretariat Markas Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Timur, dianggap bisa mewakili Paguyuban Sapoe Tjikrak Mojokerto. Selain itu, orang tuanya merupakan tokoh yang dikenal di Mojokerto yakni Abdul Muchid.
Koordinator Paguyuban Sapoe Tjikrak, Banu S Blong mengatakan, Budi merupakan sosok yang tepat mendampingi Pungkasiadi. “Akarnya sudah kuat. Kita mendukung untuk maju karena kita ingin perubahan, meminjam kata Pak Prabowo, Kalau bukan kita, siapa lagi?” ucapnya setengah berkelakar.
Menurutnya, pemikiran tersebut berangkat dari keprihatinan setelah tiga Bupati Mojokerto harus berurusan dengan Lembaga Anti Rasuah. “Ini tidak bisa dibiarkan harus ada perubahan, kalau bukan sekarang kapan lagi?” tandas pria yang akrab disapa Mbah Banu ini dalam acara Cangkrukan Paguyuban Sapoe Tjikrak di Warung Rakyat, Desa Mengelo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Selasa (28/1/2020).
Menanggapi hal tersebut, Budi Mulya menyatakan siap mengemban amanah. “Ya bismilah, karena dari teman-teman menghendaki adanya perubahan. Sampai saat ini, belum ada satupun parpol yang menetapkan calonnya,” katanya.
Budi mengatakan akan berupaya keras untuk mengganjal manuver Ikrar untuk memborong semua rekom partai politik (parpol). Meskipun mereka mengklaim bisa memborong 41 kursi di DPRD Kabupaten Mojokerto.
“Ada 9 kursi yang tidak diambil, tapi elite yang berwenang memberikan tiket. Ditambah 3 kursi Gerindra di DPRD, saya masih punya waktu untuk menyakinkan partai,” tuturnya.
Budi yang mengaku sebelumnya tidak pernah mendaftar dan mengikuti proses penjaringan calon dari partai manapun, termasuk Gerindra. Menyanggupi permintaan masyarakat yang mendukungnya, sehingga ia menyatakan siap mundur dari anggota DPRD Kabupaten Mojokerto.
“Tapi sebelum memutuskan mundur, saya minta kepastian secara survei harus dimunculkan dulu. Survei minimal satu bulan. Apapun hasilnya akan menentukan saya maju, bukan menunggu calon tapi saya menunggu survei elektabilitas,” dalihnya.
Namun, menurut Budi, pemikirannya untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah bukanlah instan. Karena ia menilai timnya di bawah masih siap mendukungnya, mengingat dia menjadi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto selama dua periode daerah pemilihan (dapil) yang berbeda.
“Dua periode menjadi anggota DPRD, saya pindah dapil. Dari 50 anggota, hanya satu yang pindah partai yang terpilih yakni saya. Ini juga menjadi alasan saya maju. Pencitraan? Tidak, karena saya ketua pencak silat, abah tim pemenangan Khofifah, ibu saya Ketua Umum Muslimat. Ini perlu ditunjukkan tapi saya tidak berambisi, ini alasan kuat,” terangnya.(bidhum)
