Media Purna Polri, Kupang – Mentri Dalam Negeri melalui Gubernur NTT, menyetujui penetapan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kabupaten Rote Ndao.
Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Rote Ndao Stefanus M. Saek, SE.,M,Si ketika dihubungi wartawan media ini melalui telepon selularnya pada Selasa (14/01/2020) di Kupang.
Wakil Bupati mengatakan bahwa, didalam rapat evaluasi Tanggal 13 Januri 2020, Propinsi mengambil sikap bahwa sesuai kewenangan, aturan dan waktu, maka APBD Kabupaten Rote Ndao ditetapkan menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kabupaten Rote Ndao, dengan ketentuan palfon Anggaran yang ditetapkan didalam APBD dengan Peraturan Kepala Daerah, setinggi tingginya adalah sama dengan angka penetapan APBD tahun sebelumnya.
Ketika ditanya wartawan, bagaiman sisah anggaran lebih yang tidak dapat dibelanjakan untuk kegiatan lain, Wakil Bupati Stef M. Saek mengatakan bahwa dana sisah tersebut akan tetap tersimpan didalam Rekening Kas Daerah Kabupaten Rote Ndao dan tidak di kembalikan kepada Pemerintah Pusat.
“Sisah anggaran yang tersimpan didalam rekening kas daerah tersebut akan digunakan pada saat pelaksanaan perubahan anggaran di DPRD, sebab DPRD mempunyai kewenangan melakukan perubahan terhadap APBD yang ditetapkan dengan Perkada,” kata Wakil Bupati Saek.
Stef Saek menjelaskan bahwa setelah penetapan APBD menggunakan Perkada, DPRD Kabupaten Rote Ndao tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perkada tersebut karena hal itu merupakan aturan baku sehingga pihaknya meyakin tidak akan ada ketersinggungan DPRD Rote Ndao terkait Pelaksanaan Perkada tersebut.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Paulus Henuk, SH, saat dimintai tanggapan DPRD sehubungan restu Pemerintah Provinsi NTT, meneyetujui Penetapan APBD Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 menggunakan Peraturan Kepala Daerah, Paulus Henuk, mengatakan bahwa sampai saat ini anggaran tersebut masih dilakukan evaluasi di Provinsi.
Paulus melanjutkan, pada tanggal 20 Desember 2019 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao difasilitasi Gubernur NTT melalui Asisten 3, bersepakat untuk kembali ke Rote dan melanjutkan sidang.
Tanggal 21 Desember 2019, DPRD mengirim surat undangan kepada Bupati untuk melanjutkan sidang pembahasan APBD Tahun 2020, namun sayangnya Bupati mengirim kembali surat Tanggal 21 Desember 2019 kepada DPRD, isinya menolak melanjutkan sidang dengan alasan masalah sudah diserahkan kepada Provinsi. Kemudian Bupati mengirim surat beberapa kali kepada Gubernur meminta persetujuan penetapan APBD menggunakan Perkada.
“Saya sebagai Pimpinan Dewan telah mengajukan keberatan kepada Provinsi, dengan alasan bila APBD di tetapkan menggunakan Perkada maka berpotensi menimbulkan sanksi berupa penundaan dana transfer Daerah, sehingga mengakibatkan pemotongan terhadap dana tersebut,” jelas Henuk.
Lebih lanjut di katakan Paulus bahwa apabila Pemerintah paksakan menetapan APBD Rote Ndao menggunakan Perkada maka DPRD akan menyiapkan laporan secara komprehensif ke Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Anggaran Keuangan Daerah, Inspektorat Kementrian Luar Negeri dengan permintaan agar pemerintah pusat melakukan investigasi penggunaan Perkada ini, karena persoalan semacam ini akan menjadi preseden buruk terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD ke depan.
“Hal ini bisa jadi model buruk bagi DPRD Kabupaten/Kota yang lain dimana ketika anggaran diajukan oleh Pemerintah Daerah dan mendapat koreksi dari DPRD, maka Kepala Daerah bisa saja tidak terima sehingga dengan mudahnya langsung menggunakan Perkada, akibatnya fungsi pengawasan dari DPRD sendiri menjadi teramputasi, ” Ungkap Paulus Henuk. (Tim)
