MEDIA PURNA POLRI,NAMLEA- Lamu Salim Lio ( Ketua Badan Permusyawaratan Desa) Waipandan, Kecamatan, Kepala Madang, Kabupaten, Buru Selatan, Provinsi Maluku, pada hari Jum’ at tanggal 03 januari 2020, di wawancarai oleh awak media terkait kronologis Surat Keputusan Pemberhentian Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waipandan Kabupaten Buru Selatan.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa ,Lamu Salim Lio, Menyampaikan penjelasan kepada Awak media, tentang kronoligis kejadian di berhentikan dari Ketua Badan permusyawaratan Desa dengan di terima Surat Pemberhentian atau SK Bupati Buru Selatan , Nomor 130 / 175.a Tahun 2019 ,Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor, 130 / 175 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waipandan, Kecamatan, Kepala Madang Periode 2018 – 2024, Surat di terima pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, yang mengantar surat salah satu Anggota BPD, atas Instruksi Kepala Desa Waipandan, sementara masa bakti saya berdasarkan SK 2018 sampai dengan 2024, dalam perjalanan Tugas Satu Tahun Tujuh Bulan Desember 2019 Tanpa alasan yang jelas saya menerima surat Pemberhentian secara sepihak tampa dasar alasan yang Ril, Ujar sang ketua BPD.

Kemudian Ketua BPD menyampaikan juga kepada Media, meminta Bupati Buru Selatan, agar meninjau ulang Surat Pemberhentian terhadap diri saya, karena yang saya rasakan tidak sesuai dengan mekanisme, oleh sebab itu, Bupati harus lebih mengedepankan Azas keseimbangan Praduga tak bersalah dan apabila ada kesalahan dalam prosedur minimal di berikan teguran sampai dengan surat peringatan kemudian di jelaskan letak kesalahannya dimana?, dalam hal ini mohon Bupati bisa mengklarifikasikan Surat tersebut dengan lebih mengedepankan azas Praduga tak bersalah berdasarkan UU dan Pancasila, ujar Ketua BPD.

Kemudian Ketua BPD menambahkan juga saya tidak dilibatkan dalam pembahasan maupun penetapan APB DES dan verifikasi RAB, yang di susun oleh Tim penyusun ( Tim 7 ) dan Tim Perefikasi ( Tim 5 ) di bentuk pemerakarsa Pemerintah Desa ( Kepala Desa ) dan pendamping Desa, Sementara saya dan Anggota tidak dilibatkan sebagai mana foksi BPD adalah mitra dari Pemerintah wadah aspirasi masyarakat sekaligus Fungsi kontrol berdasarkan mekanisme yang di amanatkan dari Negara kepada kami, hasil APBDES dan RAB yang seharusnya di beritahukan dan sahkan oleh kami guna di publikasikan kepada masyarakat secara transfaransi agar masyarakat mengetahuinya.

Kemudian dari hasil keterangan atau penjelasan yang di sampaikan
Pada media oleh Ketua BPD – Lamu Salim Lio mengatakan juga APB DES di sahkan dan oleh BPD dan di tanda tangani Sekretaris Desa, ternyata tidak ada dan tidak di libatkan, selang bulan berikutnya saya dan sekretaris melihat di APB DES & RAB ada bukti tanda tangan KTUA BPD & SEKRETARIS DESA , ini dengan jelas – jelas ada pemalsuan tanda tangan kami, dan bukti – bukti sudah kami amankan.

Selain itu juga saya sampaikan dan saya tambahkan keterangan ini agar masyarakat Waipandan khususnya juga Bapak Bupati dan Camat Kepala Madang agar mengetahuinya bahwasanya Pemberhetian saya Sebagai Ketua BPD & Sektetaris Desa, tidak sesuai dengan mekanisme pemecatan sepihak, kami berdua di korbankan oleh Oknum – Oknum, yang tidak mengindahkan azas praduga tak bersalah dan saya meminta pihak terkait bertanggung jawab atas perlakuannya, dan selanjutnya saya akan lanjutkan melalui pihak Aparat Penegak Hukum agar masalah ini di Proses karena saya tidak bersalah, ujar Ketua BPD kepada Awak media.(Halilurohman)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini