MEDIA PURNA POLRI, LOTIM- Jambore Sumber Daya Manusia , Penerima Keluarga Harapan dan bakti Sosial PPKH yang di selenggarakan oleh pendamping PKH Sekabupaten, pada Senin, 18/02, bertempat di kebun Raya Lemor, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, NTB.
Dalam Jambore yang di selenggarakan,yang di hadiri, Kemensos RI ( Nurpujianto) selaku direktur PKH, Wakil Bupati Lombok Timur (H.Rumaksi SH.) Kepala Dinas Sosial ( H.Marwan Spd). Kapolsek Suela ( Harto) dan juga Korkab, Korcam dan Para Keluarga Penerima Manfaat( PKM).
Dalam Jambore yang di selenggarakan, Saparuddin selaku Korkab Dapil ( 3) Mengatakan, ini merupakan acara yang rutin di gelar setiap tahun, bahkan bisa menjadi ajang berkumpul dan bersilaturrahmi antara Korkab, Korcam, Kordes pendamping PKH maupun Keluarga Penerima Manfaat.
Oleh karena itu kita harus memperkuat, kekompakan,bersatuan dan bersinergitas antara sesama pendamping, sehingga kita akan menjadi lebih kuat untuk mencapai kesejahteraan bagi para KPM Tegas Sapruddin.
Kemudian di jelaskan juga di tahun 2018 jumlah pendamping sikitar 359 orang dan keluarga penerima manfaat sudah berjumlah ratusan ribu lebih dan pada tahun 2019 kemungkinan akan bertambah lagi, Ucap Saparuddin.
Di acara tersebut Wakil Bupati Lombok Timur ,H.Rumaksi, SH, dalam sambutan nya mengatakan bahwa ,Masyarakat khusus nya di Kabupaten Lombok Timur dari dulu masyarakat Lombok timur menempati urutan teratas prestasi ketertinggalan baik dari tingkat kemiskinan bahkan salah satu penyebabnya karena masih terpelihara nya sifat iri hati, sifat dengki, padahal menurutnya Majelis Taklim yang hampir tidak berhenti pagi dan malam, namun kenapa sebagian masyarakat kita tidak sadar juga.
Yang kaya masih saja merasa diri miskin sudah punya sawah, motor dan rumah bagus namun masih mau di katakan miskin benar-benar sudah putus urat malunya, kalau demikian hal nya kita doa kan semoga yang demikian pengakuannya dimiskinkan selamanya, Kesal Rumaksi.
Menurutnya lagi jika dilihat masih banyaknya masyarakat yang menanamkan sifat iri tersebut, maka otomatis para Tuan Guru kita dan para Ustad kita gagal dalam mendidik, Tegasnya.
Padahal kalau sudah kategori kaya seharusya meminta kepada petugas dengan mengatakan Saya mampu kasih yang berhak,Bebernya.
Walaupun menurut data BPS menunjukkan pada tahun 2018 angka kemiskinan turun 1,7 % ironisnya, dari sekian rekot terendah, namun yang terdaftar Haji , Lombok Timur yang mendominasi, jangan-jangan uang PKH yang di pakai, Canda H.Rumaksi.
Kalau sudah demikian halnya, maka penting bagi kita untuk merubah pola berpikir masyarakat, sehingga mempercepat menciptakan masyarakat yang sadar dan sejahtera,Tegasnya.
Kemudian di singgung pula data kita ini sudah termasuk banyak masalah, kemudian yang selayaknya dapat namun tidak di diberikan, melainkan sebaliknya tegas H.Rumaksi SH.Saya pribadi kasihan sama Kepala Desa, Kadus dan juga Rt yang menjadi bulan-bulanan oleh masyarakat,Ungkapnya.
Disamping itu Kepala Dinas Sosial (H.Marwan, Spd) mengatakan bahwa, penting nya hubungan Pemerintah dan pihak swasta untuk bersinergi dalam mengentaskan kemiskinan, mengingat penduduk Lombok Timur saat ini sudah mencapai 1,3 juta jiwa, namun kalau di bandingkan dengan Kabupaten yang ada di NTB Lombok Timur yang paling banyak penduduknya sekaligus paling bayak masyarakatnya yang miskin, oleh karena itu lewat perogram-program Pemerintah baik PKH,KIP,BPJS,BPNT dan lain sebagainya.
Besar harapan kita untuk di manfaatkan sebaik mungkin oleh KPM,sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan SDM anak dan dapat mensejahterakan masyarakat pada umumnya.
Oleh karena itu kami pun terpacu untuk melakukan study banding ke Daerah Seragen karna merupakan salah satu Daerah yang paling tinggi prestasinya menurunkan angka kemiskinan di seluruh Daerah yang ada di Indonesia.
Di tambahkan pula oleh Nur Pujianto, selaku Direktur PKH RI, menegaskan perlunya validasi data, sebagai mana telah di sampaikan oleh Pak Presiden (Ir, H.Joko Widodo) PKH merupakan salah satu prioritas Pemerintah bahkan pada tahun 2019 ini anggaran akan di tingkatkan sebagai mana pada tahun 2018 mencapai Rp.17 triliun.dan pada tahun 2019 menjadi dua kali lipat berjumlah Rp.34 triliun untuk PKH se Indonesia, Ucapnya.
Di ingatkan juga kepada anggota KPM yang sudah mampu, Pendamping harus lebih berani mengambil sikap kemudian membuat aduan ke Dinas Sosial setempat, lebih-lebih lagi bantuan non tunai data nya harus persis dengan KTP.
Karena banyak di temukan data yang tidak sesuai jadi ini menjadi salah satu perhatian Pendamping, karena mengingat pengalaman 2017 berkali-kali di minta validasi data yang akurat namun banyak kekeliruan, dampak nya kapan yang seharusya dapat sehingga tertunda, kan kasihan,Ucapnya.
Di sela acara sekaligus di sertai dengan penanaman pohon yang di lakukan oleh Dirjen PKH, DPR,RI Komisi (8) dan Wakil Bupati Lombok Timur bertempat di kebun raya Lemor, Desa Suela , Kecamatan Suela , Kabupaten Lombok Timur.
(Tam Mpp/Lotim)
