MEDIA PURNA POLRI,NTT- Kapolres Kupang AKBP Indra Gunawan S.IK harus bersiap menghadapi gugatan dari Samuel Haning, S.H, M.H, kuasa hukum dari Drs. Marthen Rupiasa, SH, MSi, Dra. Adriana B. Benufinit dan Ivone Diana Ema Rupiasa karena dianggap melakukan perbuatan Pidana dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Hal ini diungkapkan oleh Samuel Haning S.H, M.H, kepada awak media di Transmart Kupang, Kamis (20/12/2018).

Samuel Haning menuturkan, Kasus ini berawal dari perjanjian akta Notaris Nomor 16 Tanggal 7 juli 2018 antara Tonny Steven Angriyanto dengan klien Saya tentang jual beli sebidang tanah kosong ukuran 100 X 200 meter persegi dengan harga permeter persegi Rp 80.000, sehingga jumlahnya Rp 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan baru diberi panjar sebesar Rp 380.000.000. dan kemudian tiba-tiba pembeli,(Tonny Steven Agriyanto) membatalkan dan meminta kembali uang panjarnya.

Ia melanjutkan, dalam perjanjian akta notaris ada poin yang di cantumkan, “Apabila pihak pertama (klien saya-red) membatalkan maka dikenakan denda 3X lipat dari harga yang di sepakati. Akan tetapi apabila pihak kedua pembeli (Tonny Steven Angriyanto) Membatalkan maka semua uang itu di anggap hangus atau hilang”.

Namun secara diam-diam Tonny Steven Angriyanto melaporkan klien Saya ke Polres Kupang dengan dugaan pasal penipuan dan penggelapan. Atas laporan itu ke 3 klien Saya di tetapkan sebagai tersangka. Ini yang menipu siapa? dan apanya yang di gelapkan?.

Bahkan salah satu klien Saya, Ivone Diana Ema Rupiasa yang sementara hamil ditangkap tanpa surat perintah penangkapan di tangkap dulu, besoknya baru di antar suratnya.

Tindakan Polres Kupang sudah bertentangan dengan KUHP Perdata dan UURI No 28 tahun 1999 serta UU Kepolisian RI Nomor 2 tahun 2002.

“Saya pernah bersurat kepada Kapolres Kupang dan tembusannya kepada Kapolda NTT, Wakapolda dan Irwasda bahwa kasus ini rana perdata (kasus hukum privat) perjanjian jual beli antara klien Saya dengan Tonny Steven Angriyanto”, Kata Sam sapaannya.

Kalapun dalam klausur ini ada di muat tentang penyelesaian persoalan perkara maka berproses di pengadilan dan perkara perdata (wanprestasi) ini yang tidak di cermati oleh Kapolres Kupang.

Sam juga mengatakan bahwa tindakan Tonny Steven Angriyanto telah kami Gugat di pengadilan dengan Nomor perkara 70/Pdt.G/ 2018/PN.OLM Tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan tanggal 3 Januari 2019 akan di sidangkan.

“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu,” Ujar Sam.

Sementara itu kapolres kupang, AKBP Indra Gunawan S.IK belum dapat di konfirmasi hingga berita ini di naikan. (Oscar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini