MEDIA PURNA POLRI,KALTENG- Telisik awak media mpp pada Dinas Pemukiman Buntok didapat penjelasan pihak Dinas belum mendapatkan kordinasi perizinan atas program tersebut,demikian dijelaskan Pak Mk salah seorang staf terkait Dinas Pemukiman Kota Buntok.

Lanjut jalan ke Kec Dsn Selatan Kota Buntok mpp tanyakan izin IMB program proyek perumahan,juga mendapatkan jawaban yang sama,pihak Kec Dsn Selatan belum mengeluarkan izin IMB,nah kok bisa aktif membangun perumahan Perum ada apa ?

Padahal di Kota Buntok saat ini lagi giat membangun proyek perumahan buat warga Kota Buntok khususnya dan warga Kab Barito Selatan pada umumnya sekitar 4-5 lokasi pembangunan proyek perumahan dipertanyakan legalitasnya,meski kita tetap berpegang pada asas hukum umum,”praduga tidak bersalah”,ada salah satu lokasi proyek perumahan di Kota Buntok yamg perizinanya tidak lengkap dan masa berlakunya sudah habis,namun tetap aktif membangun fisik perumahan,dimana peran Satpol PP selaku institusi Daerah pengawal dan payung Perda di Kota Buntok ?

Sangat wajar jika ada Lsm atau media yang menyoroti proyek perumahan tersebut karena setiap kegiatan badan hukum usaha wajib memenuhi persyaratan kegiatanya,tanpa pandang bulu siapa pelaksananya,ini Negara Hukum bukan rimba tanpa hukum,siapa kuat yang berkuasa.

Temuan lapangan tim mpp setelah konfirmasi ke Dinas terkait diduga kuat proyek perumahan di Kota Buntok umumnya belum melengkapi perizinan,baik izin lokasi dari BPN,izin perumahan dari Dinas Perumahan Kota Buntok,izin IMB,maupun izin lingkungan dan amdal dari intansi BLHD Kab Barito Selatan.

Yang prinsip izin dari Deperindag berupa TDP ada ditemukan Tim mpp belum dimiliki Badan Hukum Perumahan berbentuk PT yang belum didaftarkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan mereka berjanji akan melengkapinya ditahun 2019, Lalu yang sudah dibangun tanpa perizinan lengkapnya bagaimana ?,sanksi administrasi atau sanksi lainya mesti ditegakan oleh Sapol PP Kota Buntok agar ada efek jera dan akibat hukum yang dapat mencegah perbuatan serupa terulang lagi.

Kini Tim mpp terus telusuri proyek perumahan yang diduga belum melengkapi perizinan terkait,dukungan Lsm anti korupsi lp3k Dpc Barito Selatan juga mendorong agar pemberitaan terus berlanjut untuk kontrol sosial dan mengaktifkan kinerja pemangku kewenangan Gakkum bidang ini,saling mendukung agar setiap kegiatan memiliki tanggung jawab hukum.

Dari LBH PKRI Mako Kalteng mengingatkan Pentingnya Perlindungan Konsumen termasuk konsumen Perumahan agar mendapatkan kepastian hukum,disitu perlunya kelengkapan perizinan dari pelaksana proyek perumahan agar konsumen tidak ada persoalan dikemudian hari,demikian diungkapkan Aktifis LBH PKRI Mako Kalteng Anwar Gultom,SH,SKM kepada Tim mpp saat ditemuinya di Kantor LBH PKRI Kantor DAS Barito.(07/12/2018).

Lebih baik mencegah bermasalah daripada menyelesaikan masalah,persoalan hukum bukan soal mudah karena akan memakan waktu,pikiran,tenaga dan biaya plus belum tentu menang.(Tim mpp)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini