MEDIA PURNA POLRI,KALTENG- Lagi dugaan konflik lahan Adat warga Kalteng dengan PT Tambang MUTU yang dulunya PT MTU dan PT Tambang ini sempat menjadi gonjang-ganjing akibat oknum orang pentingnya Mr Watana kepaksa menginap di hotel pesakitan setelah dinyatakan bersalah dalam keputusan PN Buntok beberapa tahun kebelakang.

Saat itu Kades Malintut menjabat Humas PT MTU,sehingga bertanggung jawab atas dokumen segel tanah aslinya yang dia terima dari keluarga Yupelis.E.

Sayang Pak Yunus diduga kurang teliti,dokumen segel tanah Ulayat yang dia terima tidak disertai cap perusahaan dan penyerahan lanjutan ke pihak perusahaan sebagaimana pengakuanya,tidak didukung data administrasi yang baik dan benar dan jika proses hukum berjalan beban pembuktian balik bahwa pihak perusahaan yang bertanggung jawab akan sangat kesulitan membuktikanya.

Sosok Pak Kades Malintut ini diduga kategori pemberani,buktinya saat awak media mpp mengkonfirmasinya yang bersangkutan menjelaskan tidak akan hadir sesuai dengan undangan pertama dari Polda Kalteng,rencananya baru akan hadir pada undangan kedua,hal ini menunjukan Pak Kades Malintut tahu prosedur KUHAP terkait hak dan kewajiban terduga delik dilingkungan Polri,maklum saja Pak Kades yang satu ini mantan Humas PT Tambang cukup besar diwilayah Kalimantan Tengah.(08/12/2018).

Proses kasus dugaan penggelapan Segel Adat ini jika berlanjut ke PN Tamiyang Layang diduga akan memunculkan masalah baru bagi PT MUTU pada saat ini,mengingat legal formal Badan Usaha PT ini layak dipertanyakan kelengkapanya agar menjadi perusahaan yang resmi serta bertanggung jawah terhadap kewajiban hukumnya sebagai Usaha Tambang PKP2B diwilayah Kalimantan Tengah.

Keterangan Yupelis.E kepada mpp bahwa tuntutanya dilakukan mengingat dia sebagai penerima kuasa dari Bapaknya yang memegang segel Tanah Ulayat Adat seluas 790Ha yang nilainya bisa mencapai ratusan milyar rupiah,bukan jumlah sedikit dan ada payung hukumnya berupa Perda Kalimantan Tengah dimana warga Adat memiliki perlindungan hukum bidang pertanahan.

Oleh karena itu selain upaya hukum Pidana berupa dugaan penggelapan Segel Adat olek oknum Humas PT MTU waktu itu sisi Perdatanya pun sedang disiapkan oleh Tim LBH Pkri Mako Kalteng.

Gugatan akan disampaikan melalui Pengadilan Negeri Tamiyang Layang setelah berkas perkaranya dianggap lengkap.

Sedang proses dugaan Pidananya akan dilanjutkan di Polda sesuai KUHAP yang berlaku,sambil tetap membuka lebar-lebar untuk musyawarah mufakat selama tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan menguntungkan semua pihak.(Tim mpp)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini