MEDIA PURNA POLRI,HalSel – Dalam upaya meningkatkan kesejahtraan nelayan berbagai trobosan kebijakan Pemerintah Pusat yang menyentuh langsung kepada masyarakat nelayan.

Namun hal ini berbeda dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara lewat Dinas Kelautan dan Perikan DKP yang mengambil kebijakan tanpa mengikuti arahan Kementrian Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti.

Hal tersebut di sampaikan oleh Ketua DPD KPPPI Provinsi Malut Muhammad Saifudin. Dalam rilisnya ia menjelaskan, “Bahwa di akhir 2016 ada pemberian kapal oleh Buyung Rajiloen selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Maluku Utara kepada sebuah kelompok nelayan fiktif di Desa Hidayat Kec. Bacan Hal-Sel yang di ketuai oleh istri mantan pejabat di jajaran Polda Maluku Utara.”Pungkasnya.

Sambung Amat sapaan akrabnya ia menjelaskan, Ketika di investigasi terkait keberadaan kelompok nelayan yang di beri nama Sayoang Jaya itu. Plt Kepala Desa Hidayat Iksan Soleman membenarkan bahwa tidak ada kelompok nelayan di Desa Hidayat yang bernama Sayoang Jaya dan terkait dengan surat keterangan domisili kelompok nelaya ia mengaku di minta untuk menandatangani surat yang sudah di siapkan oleh aknum Anggota Polres Halsel denga alasan ingin mengaktifkan kembali kelompok nelayan yang sudah tidak aktif.

Sementara Camat Kec. Bacan Kabupaten Halmahera selatan (Halsel) Iskandar Alam, Yang juga ada tanda tangan dalam surat keterangan itu mengaku bahwa iya yang menandatangani.

“Namun saya tidak menyangka kalau kelompok nelayan itu fiktif dan terkait dengan surat itu bukan dari Camat tapi dari Desa yang saya terima sudah ada tanda tangan Plt Kepala Desa.” Ungkapnya.

Terkait dengan masalah ini ketua DPD KPPPI Muhammad Saifudin pihaknya akan mengawal masalah ini ke Penegak Hukum agar di proses sesuai aturan yang berlaku.”Cetusnya. (MPP/Fadlan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini