MEDIA PURNA POLRI,JAKARTA- Kami mengapresiasi Kinerja Pemerintah yang telah merevisi dan mensahkan UU No.18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada 22 November 2017 yang lalu.
Hal ini memperlihatkan komitmen menghadirkan Negara dalam memberikan perlindungan pada buruh migran, Mengakhiri proses sentralisasi tata kelola migrasi tenaga kerja yang ek­sploitatif, Serta mendorong tang­gung jawab dan rasa kepemi­likan dari Pemerintah daerah mengenai perlindungan buruh migran Indonesia.

Namun demikian Pria yang berasal dari Rote, Nusa Tenggara Timur ini menambahkan bahwa, “Sekalipun demikian kami me­nemukan ada kelemahan dari UU PPMI. Di antaranya, Meka­nisme penempatan yang belum jelas, Perjanjian kerja belum memastikan berlaku di kedua Negara dan mekanisme penyelesaian sengketa belum memasukkan qoasi peradilan, Jaminan sosial belum mencakup resiko yang sering dialami buruh migran yakni PHK sepihak dan gaji tidak dibayar.

Selain itu, Perlibatan peran serta masyarakat masih lemah, Karena dalam pelaksanaan pengawasan pelindungan tidak secara langsung melibatkan masyarakat”.

Nus Meo melanjutkan, “Terkait sanksi pidana, Masih terdapat sejumlah kelemahan. Mulai dari beberapa sanksi tidak mencantumkan hukuman mini­mal, Korban berpotensi kembali menjadi korban karena memiliki peluang untuk dihukum, Pen­gurus korporasi tidak dipidana, Hingga mekanisme penyelesaian sengketa dimana Pemerintah tidak membuat kuasi peradilan dan berpotensi cuci tangan dari tanggungjawab perlindungan bagi buruh migran.
Kami berharap kelemahan ini dapat diatur di peraturan turunan dan menjadi evaluasi pemerintah”.

Dan didalam orasinya, Nus Meo juga menyinggung peran Pemerintah Provinsi NTT yang terkesan sepertinya membuka pintu yang lebar bagi maraknya perekrutan TKI di Provinsi NTT, “Persoalan rekrutmen calon pekerja migran menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tentang rekrutmen, Pelayanan data imigrasi, Kesehatan, Pelatihan peningkatan skill menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
Ini cermin Negara hadir dalam perlindungan pekerja migran sejak dari kampung halaman.
Kami meminta kepada pemerintah Sebagai penanggungjawab rekrutmen, Agar tidak mengirim TKI secara sembarangan.
Namun bekalilah TKI kita dengan pelatihan dan sertifikasi kompetensi agar TKI kita disalurkan tepat dan sesuai dengan kompetensi diri dan skill mereka.
Kami meminta kepada Pemerintah Pusat agar khususnya kementrian dalam Negeri agar memberikan tekanan dan disiplin administratif kepada Kepala-kepala daerah yang secara masif mengeksploitasi warganya sendiri ,yang tidak melindungi warganya sendiri ,yang cenderung mendukung kebijakan yang mengesampingkan hak-hak pekerja migran.

Pemerintah harus memastikan bahwa layanan perekrutan TKI membaik dan akuntabel.
Termasuk Penjatuhan sanksi yang tegas oleh Pemerintah bagi perekrutan secara ilegal”, Tandas pria yang ramah dan murah senyum ini.(Team)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini