Media Purna Polri, Kaltara – Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Pemerintah kabupaten di Kaltara diingatkan untuk segera menyelesaikan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Daftar Kewenangan Desa.

Disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara, Wahyuni Nuzband, selain menyusun produk hukum daerah, kabupaten juga diminta segera melakukan penataan desa, khususnya di Kabupaten Bulungan, Malinau dan Nunukan. “Ini sudah kami laksanakan raker pemdes se-Kaltara, karena merupakan hal yang perlu segera diselesaikan”, ungkap Wahyuni, Jumat (23/03/2018).

Penyusunan perbup itu pada dasarnya hanya me-review perbup sebelumnya. Meskipun sudah ada ketentuan sebelumnya, namun kabupaten tetap dituntut menyusun aturan baru guna menyesuaikan adanya regulasi baru yang kedudukannya lebih tinggi.

Perbup ini nantinya diharapkan dapat mengakomodir jika ada pelaksanaan kegiatan yang tidak masuk dalam perbup dan perda, sesuai ketentuan item-item kegiatan DD diperbupkan dan selanjutnya diperdeskan. “Tapi ada kegiatan yang sifatnya urgent, namun belum masuk dalam perbup dan perdes tetap bisa dilaksanakan dengan mekanisme rapat desa”, imbuhnya.

Terkait penataan desa, Wahyuni menjelaskan saat ini masih ada desa dalam desa atau desa yang berkelompok, sehingga dalam kawasan satu desa ada pemerintah desa (pemdes).

Desa-desa ini menjalankan proses penyelenggaraan desa sendiri, miliki rekening desa sendiri namun keberadaannya berpola berkelompok. “Bentuk desa ini ada di Bulungan, Malinau dan Nunukan.Jumlahnya cukup banyak”, beber Nuzband.

Dengan adanya ketentuan satu peta yang akan dilaksanakan dan untuk menata itu kembali, dirasa bukan hal yang mudah. Penyelesaiannya mesti dilakukan dengan sistematis dan melibatkan banyak pihak. “Tahap awal sudah disosialisasikan, nanti ditindaklanjuti kabupaten menyelesaikan dan menatanya.Saya yakin kepala daerah masing-masing sudah memikirkan ini,” tutupnya.
(Muh.Nafsir)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini