Media Purna Polri, Pekalongan – Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Pekalongan gelar aksi demo di depan Kantor Bupati Pekalongan. Elemen massa menagih komitmen Bupati agar tidak melantik Kades terpilih yang melakukan anduman. Kamis (5/12).
Massa awalnya mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pekalongan untuk menyampaikan aspirasinya. Massa langsung masuk ke-aula Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan sekira pukul 10.00 wib.
Pada saat massa menggelar aksinya di gedung DPRD, para wakil rakyat tersebut ternyata tengah menjalankan tugas kunjungan kerja dalam daerah.
Hanya Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Candra Saputra, bersama anggota Komisi B DPRD yang tersisa, akhirnya warga menyampaikan tuntutannya ke wakil rakyat Dapil III tersebut.
Pada kesempatan itu, massa mendesak agar anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Candra Saputra ikut mendampingi massa untuk menemui Bupati Pekalongan.
Banyaknya massa yang tergabung, akhirnya polisi yang melakukan pengamanan berharap agar warga menunjuk 15 perwakilan masuk ke Kantor Bupati Pekalongan. Perwakilan dari massa saat masuk Kantor Bupati ditemui Kepala Dinas PMD P3A P2KB Kabupaten Pekalongan, M Afip.
“Saya mendapat perintah dari Pak Bupati, untuk menemui bapak-bapak karena Pak Bupati sedang ada agenda yang tidak bisa ditunda. Hasil pertemuan ini nanti saya sampaikan ke pak Bupati,” kata Afib.
Karena Bupati tidak bisa ditemui akhirnya massa tidak meladani perwakilan bupati. Perwakilan massa mendesak agar bisa bertemu dengan bupati.
“Kalau tidak bisa ketemu kami minta diagendakan untuk bertemu Bupati, kapan waktunya,” ungkap M Saim dari perwakilan warga.
Setelah tidak ada jawaban bisa bertemu dengan bupati, akhirnya perwakilan massa keluar dari ruangan. Mereka kembali membaur dengan warga lain yang menunggu di depan pintu Kantor Bupati Pekalongan.
Setelah menjelaskan ke warga tidak bisa bertemu dengan bupati, koordinator massa pun beralih ke gedung DPRD Kabupaten Pekalongan. Di ruang Fraksi PAN, mereka menyampaikan keluhannya.
“Kami meminta Bupati Pekalongan untuk menjalankan komitmen Mewujudkan Pilkades yang Bermartabat, Berkualitas dan Tolak Anduman serta membatalkan pelantikan calon kepala desa terpilih yang melakukan praktik anduman uang atau politik uang,” ungkap koordinator aksi, Tangguh Prawiro.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pekalongan, Candra Saputra, saat mendengarkan aspirasi yang disampaikan perwakilan warga.
“Sebagai wakil rakyat saya siap mendampingi warga untuk bertemu Bupati, namun dikarenakan beliau ada keperluan tak bisa ditinggalkan maka kita menunggu kapan waktunya. Saya jamin aspirasi warga saya sampaikan Bupati,” ujar Candra.
Setelah bertemu dengan anggota DPRD, perwakilan warga pun kembali membaur dengan rekan-rekannya. Massa tetap bertahan menunggu bertemu dengan bupati.
Selang beberapa jam, aparat kepolisian berusaha menenangkan warga. Setelah diberi pemahaman, warga akhirnya membubarkan diri. Namun demikian massa mengancam akan kembali menggelar aksi yang cukup besar apabila tak kunjung ditemui oleh Bupati Pekalongan.
Ratusan warga yang melakukan aksi demo sebagai bentuk kekecewaan dalam pelaksanaan Pilkades serentak 13 November 2019 yang masih banyak praktik politik uang atau anduman. Hal itu terjadi karena Tim Pengendali, Timwas beserta P2KD tidak sungguh-sungguh dan tidak konsisten menerapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 terutama terkait larangan menggunakan politik uang serta penindakan pelanggaran politik uang.(JD-TEAM)
