MEDIA PURNA POLRI,JABAR – Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.S.I., melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi FKPD Provinsi Jawa Barat dalam rangka Kesiapan Pemilu 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan Silaturahmi ,Sinergitas dan Soliditas serta menyamakan Persepsi FKPD Provinsi Jawa Barat guna memastikan kegiatan Pemilu 2019 agar dapat berlangsung aman ,lancar dan damai di Provinsi Jawa Barat. Adapun peserta rapat koordinasi dalam rangka kesiapan Pemilu 2019 berjumlah 1861 orang. Selasa (02/04/2019).
Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., menyampaikan kegiatan rapat kesiapan Polda Jawa Barat tersebut, guna pengamanan tahap inti pemungutan suara Pemilu 2019, yang bertempat di Sudirman Grand Ballroom Jalan Jenderal Sudirman No. 620 Bandung.
Kegiatan ini dihadiri
Gubernur Jawa Barat, Pangdam III/Siliwangi, Kajati Jawa Barat, Ketua DPRD Jawa Barat, Hakim Tinggi Pengti Jawa Barat, Ketua KPU Jawa Barat, Ketua Bawaslu Jawa Barat, Wakapolda Jawa Barat, Pejabat Utama Kodam III/Siliwangi, Pejabat Utama Polda Jawa Barat, Pejabat Instansi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Para Danrem dan Dandim Jajaran Kodam III/ Siliwangi, Kapolrestabes Bandung, Kapolresta Bogor Kota, Kapolres Jajaran Polda Jawa Barat, Para Ketua KPU Kab/Kota se-Jawa Barat, Para Ketua Bawaslu Kab/Kota Se-Jawa Barat, Para Kasat Intelkam Jajaran Polda Jawa Barat, Para Camat,Danramil dan Kapolsek Se-Jawa Barat, para Ketua Panwascam Kab/Kota se Jawa Barat, Para Ketua PPK Kab/Kota Se-Jawa Barat.
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., dalam paparannya menyatakan bahwa situasi dan kondisi pada tahap pemungutan dan penghitungan suara adalah masyarakat yang terpolarisasi, saling curiga, pertikaian antar individu maupun kelompok, protes dan unjuk rasa anarkhis, konflik social, konflik inter dan antar agama, serangan teroris, intimidasi dan sabotase, penyelenggara Pemilu tidak netral dan tidak professional, keterlambatan distribusi logistik Pemilu, pemungutan dan perhitungan suara yang memerlukan waktu lama, dan dikatakan pula Jawa Barat adalah DPT paling besar dan rawan konflik.
Menurut Kapolda Jawa Barat kriteria kerawanan ada 10 indikator yaitu kesiapan penyelenggara Pemilu, sejarah konflik, potensi konflik pasangan calon, calon independen, karakteristik masyarakat, tingkat kerawanan gangguan kamtibmas, sengketa batas wilayah, calon incumbent/petahana, partai lokal dan potensi sara.
Sementara itu kerawanan pada masa tenang adalah rapat/kampanye gelap, serangan fajar, money politik, ancaman, intimidasi, terror, penganiayaan, penculikan, sabotase dan provokasi antar pendukung. Ancaman masa pemungutan suara mengancam, menganiaya, penculikan, pembunuhan baik terhadap pemilih atau saksi, merusak TPS, surat dan kotak suara, teror, intimidasi dan menghalangi pemilih ke TPS, bencana alam, petugas tidak memahami tugasnya, kekurangan logistik, masyarakat tidak memahami mekanisme pencoblosan.
Sedangkan kerawanan pada masa perhitungan suara antara lain manipulasi hasil suara, pencurian kotak suara, sabotase atau teror, gangguan kamtibmas, petugas tidak professional, protes dari saksi, dan waktu yang lama. Selain itu pula harus diantisipasi kerawanan geografis bencana alam.
Kapolda Jawa Barat menuturkan, untuk mengantisipasi dan penanggulangan kerawanan adalah melaksanakan sinergitas Polri, TNI, PPK, Panwascam dan Camat, petakan kekuatan masing-masing pendukung Paslon sebagai data awal mengantisipasi terjadinya bentrok massal, berdayakan intelejen, Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk mendetekasi perkembangan situsasi, pendekatan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, lparpol, tim sukses, dan kelompok elemen masyarakat lainnya, antisipasi terjadinya penggiringan pencoblosan dan money politik, lakukan patroli ke pemukiman, kawal pemilih sampai ke TPS, lakukan patroli cyber, penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu, tindak pidana konvensional lainnya, siapkan Satgas tindak Brimob dan Dalmas serta Satgas TNI di lokasi strategis dan amankan surat dan kotak suara dengan optimal. Rencanakan Operasi Mantap Brata Lodaya 2019, Pengamanan Pungut dan Hitung Suara, dilaksanakannya Latihan Gabungan TNi- Polri dan Satuan Kewilayahan, diadakannya Deklarasi Pemilu Damai 2019, serta dilaksanakannya Pergelaran Pasukan.
Pasukan yang dilibatkan dalam pengamanan Pemilu 2019 ini adalah Polri sebanyak 24.379 personel, personel Polri Polda Jawa Barat 22.694 personel, kemudian Satgas perbantuan TNI sebanyak 10.646 personel, dan Linmas sebanyak 242.445 personel.(BidHum)
