
Singkawang, Kalbar, MP-POLRI – Warga di sekitar Gang Mutiara, yang terletak di area perbatasan antara Kelurahan Kuala dan Kelurahan Melayu, Kota Singkawang, kini tengah dilanda kecemasan dan kekecewaan. Keluhan ini muncul akibat dampak dari dua bangunan rumah permanen yang didirikan tepat di atas saluran irigasi, yang mengakibatkan kawasan tersebut terendam banjir setiap kali hujan turun.
Berdasarkan pantauan di lapangan, genangan air tampak menggenangi area jalan paving dan halaman rumah warga. Saluran irigasi yang seharusnya menjadi jalur utama pembuangan air hujan tersumbat total oleh pondasi dan bangunan yang berdiri di atasnya.
Akibat luapan air yang tidak memiliki jalur keluar yang jelas, dampak buruk langsung dirasakan oleh warga di sekitarnya. Genangan air yang meninggi merembes dan memasuki rumah salah satu warga tetangga yang memiliki ukuran bangunan lebih kecil, sehingga menyebabkan kerusakan properti serta mengganggu kenyamanan dan keamanan penghuninya.
Pendirian bangunan di atas badan saluran irigasi ini tidak hanya merugikan warga sekitar, tetapi juga merupakan pelanggaran nyata terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya atau terganggunya fungsi prasarana sumber daya air.
Selain itu, tindakan ini secara spesifik melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Pada Pasal 19, disebutkan dengan tegas bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya jaringan irigasi, termasuk melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jaringan irigasi. Mendirikan bangunan permanen di atas saluran jelas mematikan fungsi saluran tersebut.
Pelanggaran ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang melarang pendirian bangunan di kawasan sempadan saluran air dan ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Fakta yang semakin menambah kekecewaan warga adalah minimnya respons dari pihak berwenang. Salah seorang warga Kota Singkawang mengungkapkan bahwa pihaknya pernah secara resmi menyampaikan pengaduan terkait masalah ini melalui sistem pengaduan pelayanan publik nasional, SPAN-Lapor.
Namun, hingga kini, pengaduan tersebut sama sekali tidak mendapat tanggapan serius, verifikasi lapangan, maupun tindak lanjut yang konkret dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Singkawang. Sikap abai ini dinilai telah membiarkan pelanggaran terus berlangsung dan memperparah penderitaan warga yang terdampak banjir.
Menyikapi kondisi yang semakin meresahkan dan adanya pelanggaran hukum yang terang-terangan ini, warga Gang Mutiara mendesak Dinas PUPR Kota Singkawang beserta Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang untuk segera turun tangan.
Warga menuntut agar aparat penegak peraturan bangunan dan tata ruang menindak tegas pemilik bangunan yang melanggar undang-undang tersebut. Selain itu, mereka juga mendesak agar Pemkot Singkawang segera menjadwalkan pembongkaran paksa terhadap bangunan yang menutupi saluran irigasi tersebut.
”Kami sangat berharap Dinas PUPR dan Pemkot Singkawang segera menindak tegas pemilik bangunan ini berdasarkan undang-undang yang ada. Kami sudah lapor lewat SPAN-Lapor tapi tidak ada jawaban. Saluran irigasi harus segera dibongkar dan dinormalisasi kembali agar air bisa mengalir dengan lancar. Jangan sampai warga yang tidak bersalah terus-menerus menderita dan rumahnya kebanjiran karena ulah segelintir orang yang melanggar hukum dan dibiarkan oleh pejabat,” tegas salah satu warga setempat dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu respons dan tindakan nyata dari Pemerintah Kota Singkawang untuk menegakkan hukum tata ruang, menindaklanjuti pengaduan yang masuk, serta menormalisasi kembali saluran irigasi di Gang Mutiara agar bencana banjir tidak terulang kembali di kemudian hari.
(Indra)
Sumber Zaldi



