Pontianak Kalbar, MP-POLRI
– Kamis 12 November 2026. Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kalimantan Barat melalui Divisi Investigasi Tindak Pidana Korupsi mengingatkan DPR RI agar konsisten menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sesuai komitmen target pengesahan pada 15 Desember 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Indra, perwakilan Divisi Investigasi Tipikor LP-KPK Kalbar, kepada awak media, Kamis (12/11/2026).
Menurut Indra, RUU Perampasan Aset merupakan instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi, khususnya untuk memastikan aset hasil tindak pidana dapat ditelusuri dan dirampas melalui mekanisme hukum yang sah.
“Kami mengingatkan DPR RI agar tidak mengingkari komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat. Rakyat tidak membutuhkan sekadar janji, tetapi kepastian dan langkah nyata. Pemberantasan korupsi harus mampu menghukum pelaku sekaligus memulihkan aset negara yang dirugikan,” tegas Indra.
LP-KPK Kalbar menilai pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara menyeluruh, profesional, transparan, dan tanpa diskriminasi. Namun, penerapan aturan perampasan aset juga wajib menjamin asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, perlindungan hak kepemilikan yang sah, serta pengawasan peradilan.
Indra menegaskan, DPR RI bersama pemerintah perlu menunjukkan keterbukaan apabila terdapat kendala dalam proses pembahasan agar masyarakat mengetahui perkembangan dan kepastian regulasi tersebut.
LP-KPK KALBAR SIAP KAWAL HINGGA KE DPR RI
Sebagai bentuk komitmen pengawasan publik, LP-KPK Kalbar menyatakan siap mengawal perkembangan RUU Perampasan Aset hingga 15 Desember 2026. Bahkan, apabila diperlukan, LP-KPK Kalbar siap datang langsung ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan kepada DPR RI.
“Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui kebijakan dan tindakan nyata. Kami siap mengawal proses ini demi kepentingan bangsa dan negara. Jangan sampai kepercayaan masyarakat kembali tergerus akibat janji yang tidak diwujudkan,” ungkap Indra.
LP-KPK Kalbar mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi pengawasan, akademisi, dan insan pers untuk bersama-sama mengawal pembentukan regulasi tersebut secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab.
“RUU Perampasan Aset bukan sekadar agenda legislasi, melainkan bagian dari upaya memperkuat keadilan dan menyelamatkan kekayaan negara. Rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji,” pungkas indra.
Red
