Bekasi, MP-POLRI — Sekretaris Jenderal Forum Organisasi Daerah (FORDA), Ahmad Syahbana, mengajak seluruh elemen masyarakat dan organisasi di Kabupaten Bekasi untuk bersama-sama menjaga iklim yang kondusif serta menghindari potensi perpecahan dan kegaduhan.
Menurut Ahmad, kondisi Kabupaten Bekasi saat ini membutuhkan suasana yang tenang agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara maksimal. Ia meminta agar Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, diberikan ruang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi kepentingan masyarakat.
“Mari kita sama-sama menciptakan iklim yang kondusif di Kabupaten Bekasi. Berikan kesempatan kepada Plt Bupati Bekasi untuk bekerja secara maksimal untuk masyarakat. Jangan sampai terjadi perpecahan ataupun kegaduhan yang justru dapat menghambat pembangunan,” ujar Ahmad.
Ia menilai, Kabupaten Bekasi sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, terutama setelah adanya proses hukum yang menyeret sejumlah pihak dalam perkara yang disebut berkaitan dengan dugaan ijon proyek. Karena itu, menurutnya, seluruh pihak perlu mengedepankan persatuan, ketenangan, serta penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
FORDA, lanjut Ahmad, berharap kondisi tersebut tidak mengganggu pelayanan publik maupun program pembangunan di Kabupaten Bekasi.
Ahmad juga menyampaikan keyakinannya bahwa Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dapat melakukan pembenahan di lingkungan birokrasi sehingga roda pemerintahan dapat berjalan lebih baik.
“Kami percaya Plt Bupati Bekasi mampu melakukan perbaikan birokrasi dan menjaga pemerintahan tetap berjalan. Yang paling penting, pembangunan di Kabupaten Bekasi harus tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pembenahan birokrasi perlu dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, serta pelayanan kepada masyarakat. Di tengah situasi yang sedang menjadi perhatian publik, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menahan diri dan tidak memperkeruh keadaan.
FORDA juga mengajak masyarakat untuk tetap mengawal jalannya pemerintahan secara kritis dan konstruktif. Kritik, menurut Ahmad, tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial, namun hendaknya disampaikan dengan cara yang tidak memicu konflik atau perpecahan.
“Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat Kabupaten Bekasi terpecah. Mari bersama-sama menjaga kondusivitas dan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk bekerja memperbaiki keadaan serta melanjutkan pembangunan,” pungkasnya.
