Kabupaten Tangerang, MP-POLRI – Gelombang imbauan agar penduduk taat menyetorkan pajak terus digelorakan oleh pemangku kebijakan demi memutar roda pembangunan. Masyarakat diminta sadar akan peran vital kontribusi finansial mereka terhadap negara, dengan harapan dana tersebut kembali dalam wujud fasilitas publik yang mumpuni dan berkualitas prima di lingkungan tempat tinggal mereka.
Namun, pemandangan kontras justru tersaji dalam realisasi proyek pengaspalan di kampung Karang Anyar Rt 002 Rw 001 , Desa Karang Anyar kecamatan Kemiri kabupaten Tangerang. Ketebalan lapisan hotmix yang dihamparkan pada ruas jalan pemukiman tersebut tampak sangat beragam. Di beberapa titik, aspal terlihat cukup meyakinkan, namun di penggalan jalan lainnya, material tersebut tampak tipis dan rapuh, menciptakan kecurigaan akan adanya ketimpangan standar pengerjaan.
Kondisi disparitas ketebalan aspal ini memicu kekecewaan di benak warga yang melintas. Mereka menilai bahwa variasi ketinggian permukaan jalan tersebut bukan sekadar masalah estetika, melainkan ancaman terhadap daya tahan infrastruktur. Masyarakat atau para pengontrol sosial mempertanyakan mengapa hasil akhir dari penggunaan anggaran daerah tersebut tidak menunjukkan keseragaman teknis yang baku.
Ironisme semakin meruncing lantaran di lokasi pengerjaan tidak ditemukan adanya papan informasi proyek. Ketiadaan plang pengumuman tersebut membuat publik buta akan detail teknis, jumlah anggaran, hingga identitas pelaksana yang bertanggung jawab. Hal ini seolah menutup pintu transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap penggunaan uang rakyat. Kamis. (16/4/2026).
Tanpa adanya papan publikasi yang jelas, warga merasa kesulitan untuk melakukan pengawasan secara mandiri. Ketidakhadiran lembar data di lapangan tersebut menciptakan kesan bahwa proyek dikerjakan secara sembunyi-sembunyi atau asal jadi. Padahal, keterbukaan informasi merupakan pilar utama agar masyarakat merasa dihargai sebagai pembayar pajak yang setia.
Seorang pengontrol sosial saat melakukan Investigasi di lokasi mengungkapkan kegundahannya mengenai anomali struktur aspal tersebut. Ia merasa ada ketidakadilan ketika rakyat ditekan untuk memenuhi darma bakti fiskal, namun kompensasi berupa sarana transportasi yang diterima justru jauh dari kata memuaskan. Baginya, kualitas aspal yang “belang-belang” adalah bukti lemahnya supervisi di lapangan.
Pada akhirnya, kepercayaan publik adalah pertaruhan besar dalam setiap proyek fisik. Jika seruan untuk patuh membayar pungutan negara tidak dibarengi dengan manifestasi pembangunan yang transparan dan kokoh, maka skeptisisme akan terus tumbuh. Integritas sebuah proyek tidak hanya diukur dari hitamnya aspal, tetapi juga dari kejujuran informasi yang tersaji di lokasi kerja.
(*)
