KABUPATEN TANGERANG, MP-POLRI – Derita para petani di Desa Klebet Kecamatan Kemiri seolah tiada berujung. Hamparan hijau yang seharusnya menjadi tumpuan hidup kini berubah menjadi genangan duka. Puluhan hektar lahan pertanian di wilayah tersebut kembali terendam luapan air kiriman dari Sungai Cimanceuri. Ironisnya, bencana ini bukanlah fenomena alam semata, melainkan dampak nyata dari jebolnya pembatas air yang hingga detik ini belum mendapatkan penanganan serius dari pihak berwenang.
Memasuki di tahun ini, para penggarap lahan harus menelan pil pahit untuk kedua kalinya. Air bah yang menerjang dengan beringas memastikan terjadinya fase gagal panen yang masif. Padi yang baru saja mulai bersemi kini membusuk tertutup lumpur dan debit air yang tinggi. Kejadian berulang ini membuktikan bahwa kerentanan infrastruktur di Desa Klebet telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan bagi ketahanan pangan lokal. Minggu, (12/4/26).
Penyebab utama dari malapetaka rutin ini adalah kerusakan permanen pada struktur tanggul yang belum tersentuh perbaikan berarti. Tanggul yang rubuh tersebut seakan, menjadi pintu masuk bagi aliran sungai yang meluap setiap kali hujan deras mengguyur hulu. Tanpa adanya restrukturisasi bangunan yang kokoh, upaya para petani untuk kembali menanam hanya akan menjadi kesia-siaan yang terus berulang.
Kekecewaan mendalam merundung warga, mengingat belum ada solusi yang fundamental dari instansi terkait. Perbaikan yang selama ini dilakukan hanyalah bersifat darurat dan alakadarnya, sehingga mudah hancur saat berhadapan dengan tekanan arus yang kuat. Ketidakhadiran langkah konkret untuk melakukan normalisasi atau penguatan dinding sungai secara signifikan membuat masyarakat merasa dianaktirikan dalam agenda pembangunan daerah.
Pertanyaan besar kini mengarah pada kinerja Pemerintah Kabupaten. Di manakah peran aktif eksekutif daerah dalam melindungi aset ekonomi rakyatnya? Keheningan dari kantor dinas terkait memicu spekulasi mengenai prioritas anggaran yang seolah tidak menyentuh akar permasalahan di Desa Klebet. Padahal, urusan perut petani adalah urusan stabilitas daerah yang tidak bisa ditunda dengan alasan birokrasi semata.
Tidak hanya di level lokal, sorotan tajam juga tertuju pada Pemerintah Provinsi. Mengingat Kali Cimanceuri merupakan aliran sungai yang melintasi beberapa wilayah, kewenangan pengelolaannya seringkali melibatkan kebijakan tingkat tinggi. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi dan koordinasi yang mengakibatkan perbaikan infrastruktur vital ini terus terkatung-katung tanpa kepastian linimasa yang jelas.
Kerugian materiil yang diderita para petani ditaksir mencapai angka yang fantastis. Modal yang dipinjam dari berbagai sumber kini lenyap tak berbekas, menyisakan tumpukan hutang dan ancaman kelaparan ekonomi. Tanpa adanya kompensasi atau bantuan bibit dari pemerintah, masa depan keluarga petani di Desa Klebet berada di ujung tanduk, terancam oleh kemiskinan sistemik akibat kelalaian pemeliharaan infrastruktur publik.
Kondisi ini mencerminkan lemahnya mitigasi bencana di sektor pertanian. Seharusnya, pemetaan wilayah rawan banjir sudah diantisipasi dengan penguatan tanggul jauh sebelum musim penghujan tiba. Namun, yang terlihat justru sikap reaktif yang lamban, di mana bantuan baru dibicarakan saat nasi sudah menjadi bubur, atau dalam hal ini, saat sawah sudah menjadi kolam tak berpenghuni.
Harapan masyarakat kini digantungkan pada keberanian pemimpin daerah untuk terjun langsung meninjau lokasi. Warga menuntut adanya tindakan nyata, perbaikan secara signifikan, yakni dengan pembangunan dinding penahan air permanen dan pengerukan dasar sungai, merupakan harga mati yang harus segera direalisasikan agar siklus kegagalan ini tidak menjadi tradisi tahunan.
Desa Klebet adalah potret kecil dari luasnya permasalahan infrastruktur yang terabaikan. Sudah saatnya pemangku kebijakan bangun dari tidurnya dan membuktikan bahwa mereka hadir untuk melindungi kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat kecil yang selama ini menjadi tulang punggung bangsa.
Ag94
