(MPP) Dairi – Diduga Proyek siluman, pelebaran jalan poros penghubung utama empat Kabupaten ataupun Propinsi dipertanyakan warga karena tidak memakai plang, dan warga juga mengeluhkan tidak adanya barikade (pembatas jalan) di jalan poros tersebut, karena dapat membahayakan pengguna jalan.
Adapun pengerjaan jalan ataupun pelebaran jalan yang selama ini dikerjakan oleh pihak yang mengatasnamakan PU propinsi, Namun sampai saat ini tidak ada papan informasi tentang pekerjaan yang dilaksanakan, selain itu juga tidak diketahui siapa kontraktor yang mengerjakannya.
Selain itu sekelompok warga sekitar KecamatanTanah Pinem juga mempertanyakan akses jalan penghubung Kutabuluh Berteng dan tigalingga, karena tidak pernah tersentuh oleh pemerintah selama kurang lebih delapan (8) tahun lamanya, padahal jalan tersebut merupakan akses penghubung utama antara empat kabupaten yaitu kabupaten Aceh tenggara, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Dan Sumbul Salam Kabupaten Aceh Selatan, Senin (21/01/2019).
Meskipun akses jalan penghubung utama, lintas Kabupaten maupun lintas propinsi yang tidak layak untuk dilewati oleh masyarakat akan tetapi jalan tersebut masih padat dan sangat dibutuhkan bagi pengguna jalan yang melintas menuju tempat Wisata Lau timah yang sangat dikenal dengan danaunya yang mujarab dan terbukti dapat menyembuhkan segala penyakit
Kades Kutabuluh Ginting mewakili warga berharap “Pemerintah Dinas PU propinsi agar jalan yang sudah rusak parah ini segera diperbaiki, karena Selama delapan (8) tahun kurang lebih jalan penghubung ini tidak pernah dibangun yang berakibat banyak nya korban jiwa tergelincir dan jatuh.
Setelah itu kami bersama tim MPP untuk meninjau dilapangan dan meminta keterangan dari warga.
Pada saat diwawancarai salah satu mewakili warga berinisial JK mengungkapkan “proyek akses jalan lintas Tigalingga, Kutabuluh, Laupakam sepanjang sekitar 96 KM, anggarannya kurang lebih Rp. 250 Milliar, pengerjaan dimulai pertengahan 2017 sampai 2019 akhir, tender proyek dimenangkan oleh PT Yala persada angkasa.
Sesuai dengan kontrak pelaksana pengerjaannya yang dikerjakan oleh berinisial JS dan proyek pengerjaannya pun belum ada 40 persen dilaksanakan dilapangan selama setahun enam bulan dan ini tinggal detik detik terakhir, apakah mungkin itu selesai dikerjakan sesuai pada kontrak yg anggaran nya 250 miliar lebih kurang?,
Tambahnya lagi “yang diajukan dalam kontrak atas nama JS pelaksanaan dilapangan, maka kendaraan yang harus digunakan paling rendah tahun 2015, begitu juga alat berat reder dilapangan.
Ternyata yang kita lihat dilapangan kendaraan yang digunakan mobil engkel kecil tahun 2008,2009, begitu juga alat berat greder yang digunakan tahun rendah 2003, Beko 2004,2005.
Apakah mampu alat ini mengerjakannya
Sesuai dengan pekerjaan yang diajukan ?
Apakah ini sandiwara khusus untuk menghabiskan uang negara?, “Ungkapnya.
Kami juga berharap kepada pemerintah “pengerjaan proyek pelebaran atau perbaikan akses jalan poros penghubung utama tolong di perhatikan dan diawasi dengan ketat pada pelaksanaan pekerjaan tersebut”.Pengawas PU APBN Jakarta pusat bersama dengan PU provinsi Sumut tolong diawasi pelaksanaan pekerjaannya dengan ketat.
Oleh karena itu kami segenap masyarakat Kecamatan Tanah Pinem memohon dengan sangat kepada bapak Presiden RI Ir. Jokowi Widodo agar segera memperhatikan akses jalan kami yang terpuruk dan tidak layak lagi dilalui oleh pengendara sepeda motor roda dua maupun pengendara roda empat untuk mencegah korban jiwa kecelakaan maupun korban jiwa akibat tebalnya polusi debu yang menyebabkan sesak napas, “Ungkapnya. (CT/RG).
