Barito Timur-Kalteng (MPP) – Agak aneh dan mengerankan,saat Awak Media (Media Purna Polri ) sowan Ketua BPD Desa Sumberejo (Desa Transmigrasi),diwilayah Kec Pematang Karau Kab Barito Timur Kalimantan Tengah.
Ketua Bpd (Shm),yang tampak sepuh itu tidak bisa menjelaskan saat dikonfirmasi tentang peranan BPD dalam Mengawasi penggunaan Dana Desa sejak tahun 2015 s/d th 2017 lalu.Sama sekali tidak ada penjelasan dan dokumen hasil Pengawasan BPD terhadap pembangunan Desa Sumberejo tersebut,lalu bagaimana peran dan fungsi BPD dalam memberikan masukan kepada Staf Desa atas penggunaan Dana Desa yang sudah tiga
tahun bahkan empat tahun berjalan ?,bagaimana harmonisasi fungsi BPD dan Desa selama ini
berjalan,tampaknya perlu ditelusuri lebih lanjut oleh semua pihak terutama warga Desa
Sumberejo sendiri agar Desa dan BPD dapat berjalan dengan baik didalam melakukan
pengawasan oleh BPD dan menjalankan pembangunan oleh Staf Desa.
Dokumentasi MP Polri tgl 18 Maret 2018 Skj 12.24 Bbwi lokasi Komplek Kantor Desa
Sumberejo Kec Pematang Karau Kab Barito Timur Prov Kalimantan Tengah(Gbr Kantor
Desa-Balai Musyawarah Desa-Gerbang Desa),secara umum tampak baik dan cukup
permanen.
Disayangkan komplek Kantor Desa tidak ada Publikasika apapun yang dapat diakses oleh warga Desa dan Badan dan atau Intitusi lain seperti Media-Lsm,bertentangan dengan perundangan yang berlaku diantaranya Permendagri No 46 th 2016 tentang Laporan
Kepala Desa atas Penggunaan Dana Desa(ADD-DD),dan sumber keuangan Desa lainya.
Kepala Desa Incanben (Bk) termasuk Kades yang sulit ditemuai,selain karena Phone selnya
tidak terpublikasi untuk umum,informasi yang didapat Awak Media MPP No HP yang bersangkutan sering gonta ganti,akibatnya komunikasi luar tertutup dan sulit didapatkan
akses Informasi Publik oleh pihak manapun kecuali Internal APIP dan Pengawas terkait.Hal
ini dikabarkan lantaran Oknum Pejabat Barito Timur yang melarang Desa Desa memberikan
Informasi Publik kepada pihak manapun,jika isu itu benar adanya maka Oknum Pejabat
terkait diduga melanggar ketentuan UU No 14 th 2008 Jo PP No 61 th 2010 Jo Perda Kalteng
No 5 th 2013 ttg KIP Alamat Barito Timur secara umum menggunakan,”Clouse Management
“,yang berpotensi bisa terjadinya penyimpangan program.
Pada tempat yang berbeda(Bn)Ketua TPK Desa Sumberejo saat dikonfirmasi Awak SK tidak juga bisa menunjukan dokumentasi Dana Desa,hanya secara lisan menjelaskan semua penggunaan
Dana Desa sudah sesuai prosedur,benarkah begitu ? MPP akan menelusurinya (27/03/18.TS)
