Media Purna Polri, Kepsul – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang di raih oleh Pemerintah kabupaten kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara, ditanggapi serius oleh ahli keuangan Daerah DR. Hendra Karianga SH.MH.
Predikat WTP adalah bentuk administrasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah Kepulauan Sula,.karena itu merupakan bentuk dari administrasi keuangan daerah, tetapi WTP tidaklah menjamin daerah tersebut bebas dari Korupsi.
“itu kan audit administrasi, jadi mendapatkan Predikat WTP merupakan keharusan, jadi untuk membuktikan daerah tersebut bebas Korupsi berarti pihak Polres Kepsul dalam hal ini Penyidik harus meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) untuk melakukan audit investigatif”kata Hendra Karianga, Kamis (9/7/2020).
Lanjut Hendra, menurut Undang-undang Audit Investigatif, istilah nya audit dengan tujuan tertentu, hal ini harus dilakukan oleh penyidik polres kepulauan Sula. Karena predikat WTP yang didapat bukan kemudian Pemkab Kepsul bersih dari korupsi, tidaklah demikian, karena predikat WTP itu terkait dengan pemeriksaan Pembukuan.
“Predikat WTP itu bersih administrasi atau pembukuan, bukan bebas Korupsi, kalau manipulasi administrasi kan banyak, di cek uang keluar benar ada uang keluar dengan jumlah sekian miliar ada,di cek buktinya ada, di cek penerimanya ada,tetapi apakah proyek itu bermasalah, apakah proyek itu sudah di kerjakan dengan baik itu masalah nya disitu yang harus di periksa”, tegas praktisi hukum senior itu.
“untuk mengungkap nya maka harus di lakukan audit investigatif, karena yang dilakukan oleh BPK bukan audit fisik tetapi audit administratif, audit fisik itu bersifat audit investigasi mencocokan antara uang keluar dengan fisik proyek apakah sesuai atau tidak.
“Olehnya, saya juga memberikan apresiasi kepada adik-adik HMI Cabang Sanana dan PMII cabang Kepulauan Sula atas apa yang sudah di lakukan oleh mereka sebagai fungsi kontrol atas kinerja Pemerintah daerah Kabupaten kepulauan Sula”, tutup Pemgacara senior ini.(Isto)
