Kota Bekasi, MP-POLRI
– Di tengah keresahan masyarakat atas kebijakan efesiensi anggaran oleh pemerintah pusat, tiba-tiba saja PDAM Tirta Patriot mengambil kebijakan kurang populer akan menaikkan tarif.
Pernyataan disampaikan langsung Direktur Utama PDAM Tirta Patriot Ali Imam Faryadi dengan alasan sudah 10 tahun tidak pernah naik.
Direncakan kenaikan mulai berlaku pada 28 Februari pekan depan tepat delapan hari Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono memimpin.
Hal ini juga yang melahirkan kecurigaan ada agenda tersembunyi, sebagaimana yang disampaikan Genta Raihan Ketua Gerakan Mahasiswa Bekasi (Germaksi), pada Sabtu (22/02/2014).
Tanpa sadar, keputusan Di tengah keresahan masyarakat atas kebijakan efesiensi anggaran oleh pemerintah pusat, tiba tiba saja PDAM Tirta Patriot mengambil kebijakan kurang populer akan menaikkan tarif.
Padahal semua paham, Kepala daerah jelas memiliki target 100 kerja tanpa komplain.
Nah, keputusan kenaikan tarif PDAM jelas sebagai warisan kurang nyaman di era Tri Adhianto dan Harris Bobihoe.
Sebesar 40 ribu pelanggan kemungkinan protes di antara kondisi seperti saat ini.
Kebijakan ini tak bisa dipandang enteng karena bisa menjadi pemicu awal gelombang ketidakpuasan sehingga berdampak sistemik bagi puluhan ribu rumah tangga.
Alasan pembenaran tak pernah naik selama 10 tahun juga belum sepenuhnya benar karena dari penelusuran ditemukan bukti kenaikan terakhir pada sembilan tahun lalu tepatnya pada 1 Februari 2016.
“Memang beda tipis cuma satu tahun. Tetapi urusan sepele saja salah apalagi soal keputusan sepenting tarif,” tuding Genta Raihan.
Menariknya, kita tidak pernah mendengar alasan mekanisme kenaikan misalnya melalui dewan.
Wajarlah muncul kecurigaan ada relasi kuasa bersilangan secara dominan dengan tujuan tertentu antara Dirut PDAM Patriot dengan Pj walikota Raden Gani saat memutuskan kebijakan tersebut.
Kenapa kenaikan itu tidak dilakukan pada saat Pj walikota raden gani menjabat, malah beberapa hari setelah Walikota Bekasi Tri Adhianto dilantik, jika begini jelas terlihat agenda tersembunyi untuk mengarahkan kekecewaan masyarakat pada Walikota baru,” papar Genta.
Genta menduga Keputusan seakan dirangkai sedemikian rupa agar menjadi beban kepemimpinan saat ini.
Bila kenaikan tetap dipaksakan otomatis masyarakat menduga kenaikan ini terjadi di era Tri Adhianto,” tegas Genta.
RED
