Palangka Raya, MP-POLRI
– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar pertemuan strategis bersama Komisi V DPR RI dan sejumlah mitra kerja kementerian dalam rangka memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur dan transportasi di daerah, Senin (14/4/2025).
Acara yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalteng tersebut dihadiri oleh 13 kepala daerah dari kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, termasuk Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus M. Yoseph. Pertemuan ini dilanjutkan dengan agenda rumah tamah sebagai bentuk penguatan koordinasi lintas sektor.
Dalam keterangannya, Bupati Heriyus menyampaikan bahwa kehadirannya bersama para bupati dan Wali Kota Palangka Raya merupakan undangan langsung dari Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran. Kegiatan ini, menurutnya, menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah pembangunan daerah dengan kebijakan pusat dan provinsi.
“Kami mengikuti kegiatan yang sangat strategis, menyangkut rencana pembangunan daerah yang diharapkan sejalan dengan program prioritas Gubernur Kalteng,” ungkap Heriyus melalui pesan singkat.
Pertemuan tersebut menjadi ajang komunikasi antara pemerintah daerah dan Komisi V DPR RI, yang membidangi urusan infrastruktur, perhubungan, perumahan rakyat, pembangunan desa, serta mitigasi bencana. Mitra kerja Komisi V mencakup sejumlah kementerian strategis seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDTT, hingga lembaga seperti BMKG dan BASARNAS.
Komisi V DPR RI periode 2024–2029 terdiri dari 47 anggota DPR RI dari berbagai daerah pemilihan di Indonesia. Ketua komisi ini dijabat oleh Lasarus, S.Sos., M.Si. dari PDIP Dapil Kalbar II. Sementara Kalimantan Tengah turut diwakili oleh Muhammad Syauqie, S.Hut. dari Partai Amanat Nasional.
Heriyus berharap, forum tersebut dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah, khususnya di Kabupaten Murung Raya.
“Kami ingin memastikan bahwa program pembangunan di daerah kami dapat didukung secara optimal oleh pemerintah pusat. Komitmen kami adalah terus membangun koordinasi lintas sektor agar pembangunan yang dirasakan benar-benar menyentuh masyarakat,” tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, serta pengalokasian anggaran yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.
(M.Ilmi)
