Bangka Belitung, MP-POLRI
– Pangkalpinang, 27 Januari 2025. Rencana pembangunan pabrik hilirisasi timah senilai Rp 1 triliun di Batam, Kepulauan Riau, menjadi sorotan tajam masyarakat Bangka Belitung. Keputusan ini dianggap tidak adil karena mengabaikan potensi dan hak daerah penghasil timah terbesar di Indonesia.
Pabrik yang dikelola oleh PT Batam Timah Bersinergi (BTS) dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2026 di Kawasan Sei Lekop, Batam. Namun, masyarakat Bangka Belitung menilai langkah tersebut merugikan mereka yang selama ini menjadi ujung tombak produksi timah nasional.
“Masyarakat kami sudah menanggung dampak lingkungan dari aktivitas tambang timah. Namun, nilai tambah dari hilirisasi justru dinikmati daerah lain. Ini sangat tidak adil,” ungkap salah satu warga Bangka Belitung yang kecewa dengan kebijakan tersebut.
– Ketidakadilan dan Hilangnya Potensi Ekonomi Lokal
Keputusan untuk membangun pabrik di luar wilayah penghasil memicu kemarahan masyarakat. Mereka menilai, jika pabrik dibangun di Bangka Belitung, dampak ekonominya akan langsung terasa, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan pendapatan daerah.
“Kami yang menambang, kami yang menanggung risiko lingkungan, tetapi manfaatnya justru dibawa keluar. Pembangunan ini harusnya memprioritaskan daerah asal tambang,” tegas salah seorang tokoh masyarakat.
– Mendesak Evaluasi Pemerintah
Masyarakat Bangka Belitung mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali keputusan ini. Mereka berharap pembangunan pabrik hilirisasi dapat dilakukan di daerah mereka, sehingga kebijakan ini benar-benar menjadi alat pemerataan pembangunan, bukan hanya retorika kosong.
– Pengelolaan SDA dan Tantangan Pemerataan Pembangunan
Sebagai penghasil timah terbesar nasional, Bangka Belitung merasa diabaikan dalam kebijakan strategis ini. Ketimpangan seperti ini mencerminkan perlunya perhatian lebih serius terhadap daerah penghasil sumber daya alam.
“Kami hanya ingin keadilan. Pemerintah harus memahami bahwa dampak lingkungan dan sosial dari tambang timah ada di Bangka Belitung. Wajar jika kami berharap mendapatkan manfaat yang seimbang,” ujar seorang aktivis lingkungan setempat.
– Harapan untuk Masa Depan yang Lebih Adil
Masyarakat berharap kebijakan hilirisasi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah penghasil. Pemerintah diharapkan lebih bijak dan adil dalam membuat keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam, agar tidak semakin memperburuk ketimpangan pembangunan di Indonesia.
Keputusan ini menjadi pengingat penting bahwa pemerataan pembangunan adalah kunci menuju Indonesia yang lebih maju dan inklusif. Jika dikelola dengan tepat, hilirisasi bisa menjadi tonggak baru yang membawa manfaat besar bagi daerah penghasil, khususnya Bangka Belitung.
Reporter Mpp. Andryadi