Bangka Tengah, MP-POLRI

– Tambang darat ilegal di Desa Teru, Kecamatan Simpang Katis, kini menjadi bom waktu bagi infrastruktur jalan utama yang hanya berjarak 10 meter dari lokasi. Aktivitas tambang yang sudah berlangsung selama dua bulan ini, selain tanpa izin, terus berjalan dengan leluasa menggunakan alat berat dan diduga dilindungi seorang oknum TNI bernama “Sulton.”

Kerusakan Jalan Semakin Nyata

Investigasi tim media Purna Polri hari ini menemukan alat berat masih beroperasi dan beberapa kendaraan tambang aktif di lokasi. Warga semakin cemas karena kondisi jalan utama mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat aktivitas tambang yang intens. Jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat Desa Teru dan sekitarnya untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

“Jalan ini adalah urat nadi desa kami. Kalau sampai longsor atau hancur, kami yang akan menderita. Ini bukan lagi ancaman, ini kenyataan yang sedang terjadi,” ujar salah seorang warga yang geram dengan lambannya respons pemerintah.

Perlindungan Oknum, Masyarakat Tak Berdaya

Keberadaan “Sulton,” oknum TNI yang disebut-sebut sebagai pelindung tambang, membuat warga semakin frustasi. Ketakutan akan intimidasi membuat mereka memilih diam meskipun dampak tambang ini sudah merugikan banyak pihak.

“Ini bukan hanya soal tambang ilegal, tapi soal hukum yang tak lagi punya wibawa. Kalau ada oknum aparat yang melindungi, lalu siapa yang akan melindungi kami?” tanya seorang tokoh masyarakat yang meminta namanya dirahasiakan.

Desakan Tindakan Tegas dan Transparan

Warga dan tim media Purna Polri mendesak aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan institusi militer untuk segera turun tangan. Tindakan tegas tidak hanya harus menghentikan aktivitas tambang, tetapi juga mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum aparat yang melindungi kegiatan ilegal ini.

“Kami butuh tindakan nyata, bukan janji. Kerugian negara sudah besar, jalan bisa hancur, dan masyarakat yang akan menanggung akibatnya. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum,” tegas salah seorang warga Desa Teru.

Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah maupun institusi militer. Ketidakjelasan langkah aparat hanya memperburuk kondisi, sementara tambang ilegal terus merusak lingkungan dan infrastruktur di Desa Teru.

Tambang ilegal ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan aparat harus memilih: melindungi rakyat atau terus membiarkan hukum dilecehkan oleh oknum.

(Redaksi)

Reporter mpp

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini