MPP – Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara alokasikan anggaran sebesar Rp 4.507.342.000 yang bersumber dari APBD 2024. Anggaran ini terbagi untuk dua bidang utama, yaitu kebudayaan dan pariwisata, dengan rincian sebagai berikut :
Anggaran Bidang Kebudayaan Total Rp 1.125.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: Rp 125.000.000, Digunakan untuk pemeliharaan barang milik daerah seperti gedung kantor dan bangunan lainnya.
Program Pengembangan Kebudayaan: Rp 600.000.000, Dialokasikan untuk pengelolaan kebudayaan, pelindungan objek budaya, dan pembinaan sumber daya manusia.
Program Pembinaan Sejarah Lokal: Rp 400.000.000, Untuk pembinaan sejarah lokal dan peningkatan akses masyarakat terhadap data sejarah.
Anggaran Bidang Pariwisata Total Rp 3.382.342.000
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebesar Rp 1.335.123.450, Untuk pengelolaan kawasan wisata strategis, pengembangan destinasi, dan pemberdayaan masyarakat. Program Pemasaran Pariwisata sebesar Rp 496.850.000, digunakan untuk pemasaran wisata di dalam dan luar negeri.
Anggaran Administrasi dan Operasional Total Rp 982.068.950
Evaluasi Kinerja: Rp 42.000.000
Pengurusan Dokumen: Rp 8.600.000
Administrasi Keuangan: Rp 7.664.200
Administrasi Kepegawaian: Rp 237.600.000.
Untuk pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan bimbingan teknis.
Administrasi Umum: Rp 495.514.800
Meliputi penyediaan alat kantor, logistik, dan fasilitas kunjungan.
Pengadaan Barang Milik Daerah: Rp 275.000.000.
Untuk pengadaan peralatan dan mesin pendukung pemerintahan daerah.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan: Rp 24.289.950.
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin: Rp 64.000.000.
Seperti yang dikutip dari dokumen APBD yang dikantongi wartawan pada Jumat (13/12/2024) menyebutkan, anggaran yang dikeluarkan perlu digaris bwahi pentingnya upaya Pemerintah Daerah dalam melestarikan budaya dan mengembangkan pariwisata. Namun, besarnya porsi anggaran untuk kegiatan administratif mengundang perhatian. Seberapa besar manfaat langsung yang akan dirasakan masyarakat dari pengelolaan anggaran tersebut?
Misalnya, alokasi sebesar Rp 1.550.368.550 untuk program penunjang pemerintahan masih kurang detail dalam memberikan gambaran dampaknya terhadap pengembangan pariwisata. Selain itu, kegiatan promosi wisata yang hanya mendapatkan Rp 496.850.000 terlihat kontras dengan besarnya anggaran untuk administrasi dan pemeliharaan.
Kepala Dinas Parisata Kepsul Ismail Soamole saat dikonfirmasi via Watshap enggan merespon hingga berita ini tayang. (Rais)
