BANDUNG, MPP — Direktur PT BIG, Miming Theniko, terdakwa perkara penggelapan akhirnya divonis Onslag pada Rabu 3 April 2024.

Vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang diketuai,Teguh Arifiano, SH., MH, menyebutkan berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan majelis menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa Miming Theniko, bukanlah perbuatan pidana.

“Menyatakan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts vervolging), karena perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan tindak pidana. Oleh karenanya majelis hakim juga menyatakan memulihkan hak terdakwa Miming Tehniko dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya,” ujar Majelis hakim.

Terhadap vonis hakim tersebut tim Penasihat Hukum terdakwa yaitu Bahyuni Zaili, SH., MH., Nuria Yashinta, SH., MH dan Asep Kuswandi, SH, mengapresiasi vonis majelis hakim tersebut.

“Pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut sudah tepat dan benar, karena didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dengan putusan onslag ini, maka dugaan Miming Theniko telah dikriminalisasi oleh pelapor (William Ventela) menjadi nyata,” ujar Bahyuni.

Lebih lanjut dikatakan, Bahyuni,
dalam perkara ini, terdakwa Miming Theniko tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam 374 KUPHP dan atau pasal 372 KUHP, dimana seharusnya perkara ini tidak perlu naik penyidikan dan tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan, karena dalam proses penyidikan banyak keterangan saksi-saksi dan Tersangka tidak termuat dalam BAP.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa belum dikembalikannya kain milik Sinar Runerrindo bukan tidak pidana, tetapi merupakan perbuatan wanprestasi dalam lapangan hukum perdata.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa kain milik PT. Sinar Runnerindo yang ada di pabrik PT. BIG justru telah diambil secara paksa oleh William Ventela, Romeo Hutabarat dan Fery Sunarto, dimana terdakwa memang tidak mungkin lagi dapat mengeluarkan barang dari pabrik karena adanya permohonan PKPU, dimana Terdakwa selaku Termohon PKPU apabila mengeluarkan barang yang ada dalam pabrik justru akan dipidanakan oleh Pengurus, oleh karenanya terdapat alasan pembenar kain milik pelapor masih berada dalam Pabrik milik Terdakwa.

Dalam proses PKPU, kreditur dilarang menagih langsung kepada Debitur, harus melalui Pengurus, apalagi mengambil barang-barang secara jelas tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Disamping itu mengenai tuntutan jaksa yang menyatakan Terdakwa menjual kain milik pelapor telah dipatahkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti pendukung berupa surat jalan bahwa yang dijual oleh terdakwa adalah kain hasil produksi terdakwa sendiri.

Pada kesempatan ini penasihat hukum terdakwa mengingatkan siapapun untuk hati-hati dan tidak terlalu mudah membuat laporan polisi, karena apabila laporan polisi ternyata di Pengadilan tidak terbukti, “maka ada konsekuensi hukumnya seperti ini,” tegas Bahyuni.

Seperti diberitakan dalam perkara ini jaksa penuntut umum Kejari Kabupaten Bandung menuntut terdakwa dengan hukuman tiga tahun enam bulan penjara, lantaran terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, pasal 372 KUHP. (RBN78)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini