Rejang Lebong – Pelantikan jabatan 139 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada 4 Januari 2024 lalu ternyata menuai masalah.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), kemudian dituangkan dalam surat BKN Nomor 1110/B-AK.02.02/SD/F.IV/2024, tanggal 16 Februari 2024, disebutkan bahwa mutasi 55 ASN Pemkab Rejang Lebong dianggap tidak sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan.

BKN menganggap mutasi 55 PNS Pemkab Rejang Lebong tersebut belum memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

Sehingga, dalam surat BKN tersebut dengan sangat jelas BKN menegaskan kepada 55 PNS tersebut jika sampai tanggal 26 Maret 2024 tidak dikembalikan ke jabatan semula atau kembali kedalam jabatan setara maka pejabat tersebut akan dilakukan pemblokiran data kepegawaiannya pada SIASN

Selain itu, dalam surat tersebut BKN juga memerintahkan agar sebanyak 48 PNS yang mengalami demosi, serta 3 PNS yang mengalami Non Job, dikembalikan ke jabatan semula atau ke dalam jabatan setara.

Jika sampai tanggal 26 Maret 2024 tidak dikembalikan ke jabatan semula / kedalam jabatan setara, maka pejabat penggantinya akan dilakukan pemblokiran data kepegawaiannya pada SIASN

Hanya saja, hingga saat ini sudah lewat dari tanggal 26 Maret 2024 Pemkab Rejang Lebong terkesan mengabaikan perintah BKN yang tertuang dalam surat resmi Nomor 1110/B-AK.02.02/SD/F.IV/2024, tanggal 16 Februari 2024.

Disalah satu media online Bupati Rejang Lebong, Syamsul Effendi mengaku belum mengetahui perihal adanya surat dari BKN tersebut.

“Kalau yang itu surat Bkn Red belum ada, kebetulan saya juga baru balik umroh, mungkin tanya silahkan ke pak Sekda,” ujar Bupati Syamsul Effendi.

dari surat BKN tersebut juga terungkap jika mutasi 139 PNS Pemkab Rejang Lebong di bulan Januari lalu itu, dokumen SKP atau Sasaran Kerja Pegawai belum ada, namun telah dilakukan mutasi.

Oleh karena itu, BKN juga meminta agar Pemkab Rejang Lebong menyiapkan dokumen SKP 2 tahun terakhir dan dokumen peta jabatan yang terbaru.

Terkait SKP tersebut, BKN memberi tenggang waktu sampai tanggal 26 Maret 2024, agar disampaikan ke Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian, juga kepada Direktur Pengawasan dan Pengendalian IV.
(Fds/team)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini