Pandeglang_Jumat (8/3/24) – Personil gabungan dari Polsek jajaran Polres Pandeglang, dipimpin oleh Kapolsek Banjar AKP H. Dadan, melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap Aksi Unjuk Rasa yang digelar oleh Gerakan Pemuda Peduli Pandeglang (GEMA). Aksi tersebut berlangsung di Kantor Pemasaran Grand Arfana, Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Aksi ini dilatarbelakangi oleh sejumlah grand issue yang meliputi:

1. Kurangnya Izin Perumahan Grand Arfana: Terdapat dugaan bahwa perumahan Grand Arfana tidak memiliki izin resmi dari kepala desa setempat.

2. Alih Fungsi Lahan Produktif: Lahan produktif, seperti sawah, diduga dialihfungsikan menjadi lahan perumahan, berpotensi mengganggu ketahanan pangan masyarakat.

3. Nasabah KPR: Diduga banyak nasabah KPR yang sebelumnya sudah memiliki rumah, namun mengambil KPR untuk perumahan di Grand Arfana.

4. Dampak Infrastruktur: Pembangunan perumahan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan dan selokan di sekitarnya.

Para peserta aksi membawa beragam banner dengan tulisan tajam, antara lain:

1. Perumahan Grand Arfana Diduga Tidak Berizin
2. Beras Mahal, Sawah Dirusak! #Sawah_Lindung #Rakyat_Menjerit
3. Jangan Merusak Lahan Pertanian, Itu Lahan Fundamental Bagi Pangan Nasional
4. DPMPTSP dan Dinas Pertanian Harus Bertanggung Jawab Atas Pembangunan Perumahan Grand Arfana
5. Tutup Perumahan Grand Arfana yang Diduga Tidak Memiliki Izin
6. Satpol PP Harus Turun Tangan dan Tutup Perumahan Grand Arfana

Dalam orasinya, perwakilan dari GEMA menyampaikan beberapa poin penting:

– Sebelum melakukan aksi, mereka telah melakukan audensi dengan kepala desa setempat untuk memastikan kebenaran terkait izin lingkungan. Kepala desa menyatakan tidak pernah menandatangani izin tersebut, menimbulkan dugaan bahwa Grand Arfana tidak memiliki izin yang sah.

– Pembangunan perumahan ini juga diduga melanggar aturan tentang alih fungsi lahan produktif, dengan sawah yang dialihfungsikan menjadi lahan perumahan.

– Masalah juga muncul terkait penerimaan KPR, dimana banyak yang diduga tidak memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi.

– Selain itu, pembangunan perumahan ini juga menyebabkan kerusakan pada infrastruktur sekitarnya.

Adapun tuntutan dari massa aksi sebagai berikut:

1. DPMPTSP harus Bertanggung Jawab: DPMPTSP diminta bertanggung jawab atas kelulusan pembangunan perumahan yang diduga melanggar aturan.

2. Surat Penutupan Perumahan Grand Arfana: DPMPTSP diminta segera mengeluarkan surat kepada Satpol PP untuk menutup perumahan Grand Arfana yang diduga tidak memiliki izin.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini