Tangerang – Proyek Jalan Betonisasi Di Kampung Babulakdesa RT.001/006 Desa Gempolsari Kecamatan sepatan Timur Kabupaten Tangerang.

Dalam pantauan awak media Proyek Betonisasi Anggaran dana desa (DDS) Tanpa Papan Proyek Sebagai informasi Publik, Senin (25/10/21)

Salah Satu Aktivis Tanggerang inisial EG mengatakan, Peroyek betonisasi yang menggunakan Dana desa Gempolsari Sangat miris Tidak Sesuai Pada umumnya. Ini sudah jelas harus di evaluasi inspektorat, karena di kerjakan amburadul dan asal jadi”. Ungkap EG

Proyek yang diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sudah jelas merugikan keuangan negara, Seharusnya peroyek betonisasi ini menjadi Sarana penduduk berfungsinya ekonomi yang di rasakan oleh rakyat, tapi yang ada
malah merugikan rakyat Himbuhnya.

Halsenada yang di ungkap Warga Gempolsari Yang tidak mau disebutkan namanya, dirinya mengatakan Saya Dulu Juga Pernah Di Peroyek Jadi Saya paham. dalam realisasi peroyek betonisasi tersebut banyak kejanggalan, salah satunya papan nama peroyek di lokasi Tidak di lakukan seperti rabat beton, ketebalannya Berfariasi. agregat nyapun yang di ampar di badan jalan sangat tipis sampai
Pemasangan pelastik pun Tidak pul di badan jalan. penyiraman tidak di lakukan, Tentunya di kerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis.

Lanjut, Kami Berharap Kementrian Desa Kabupaten Tangerang, kejaksaan inspektorat dan BPK segera mengusut dugaan korupsi pembangunan peroyek tersebut, “Kami berharap Desa Gempolsari, bekerja Serius dan profesional karena ini menyangkut uang rakyat Namun dalam pelaksanaan kegiatan tanpa adanya pengawasan.

 

Hal Tegas juga di ucapkan Ega “untuk mencegahan terjadinya kegagalan kontruksi, oleh karena itu sebagai praktisi kontruksi secara etika profesi dan profesionalisme harus benar-benar bisa mepertanggung jawabkan pekerjaannya.

Sesuai undang-undang Kip no 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik no 2 tahun 2017 tentang jasa kontruksi, dan pasal 11 khususnya peran serta masyarakat tersebut, di atur dalam peraturan pemerintah PP no 71 tahun 2000 Tentang tata cara peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi Undang-undang 20 tahun 2001 perubahan undang-undang 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa pengertian korupsi setidaknya mencakup segala perbuatan melawan hukum memperkaya diri atau orang yang merugikan keuangan perekonomian negara.

Inspektorat BPK dan kejaksaan agar menindak lanjuti dan evaluasi kegiatan di wilayah kecamatan Sepatan timur sesuai Undang-undang di negara ini karena di duga ada indikasi korupsi”, tandasnya,” saat diwawncarai awak media di lapangan.

( Team )

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini