Media Purna Polri, Karawang – Kepala Disdikpora Karawang, Asep Junaedi telah meminta SD Negeri dan SMP Negeri meminta, memungut dana atau berkontribusi dalam bentuk apapun kepada siswa-siswi dan orang tua siswa. Larangan ini dituangkan dalam Surat Edaran Disdikpora Karawang Nomor 420/100 / Skret yang ditunjukan untuk seluruh SD Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Karawang guna meminimalisir berbagai Pungutan Liar (Pungli) di sekolah.

Surat Edaran ini diterbitkan Disdikpora
guna mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar di Pasal 9 ayat 1 berbunyi “Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan atau oleh Pemerintah Daerah yang mengeluarkan biaya dan sumbangan dana pendidikan untuk Siswa / siswi dan orang tua siswa satuan pendidikan “.

Surat Edaran ini terkait pula dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Audit pada Disdikpora Karawang, tahun 2019 dari Inspektorat Karawang nomor: 700 / 175LHP / A.IXInspt tanggal 12 September 2019.

Atas semua dasar di atas, Disdikpora Karawang membuat surat edaran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Disdikpora Karawang, Drs H. Asep Junaedi MPD

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, Asep Junaedi mengatakan bahwa surat edaran ini agar dipedomani oleh seluruh Kepala Sekolah yang ada di Karawang. Khususnya untuk Kepala Sekolah SD Negeri dan Kepala Sekolah SMP Negeri.

“Saya harap surat edaran ini jadi pedoman para kepala sekolah SD dan SMP yang berstatus negeri,” ujar Asep.

Sebagai bukti keseriusan, Surat Edaran ini langsung ditembuskan kepada Bupati Karawang, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Kapolres Karawang, Inspektur Karawang dan Ketua tim Saberpungli Karawang. (Margono S/ Syarip).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini