Media purna Polri, Rohil – Kejari Rohil Selaku Eksekutor Negara Kamis 13 Desember 2018 sekira pukul 14 wib tetap bersekukuh melaksanakan eksekusi terhadap lahan kebun sawit seluas 453 hektare milik Ir. Siswadji Muljadi alias Aseng atas amar putusan Revisi Mahkamah Agung.RI dengan nomor perkara ,
2510 K/Pid.sus/2015.

Proses eksekusi ini langsung dilakukan oleh Kajari Rohil Gaos Wichaksono SH MH bersama jajarannya dihadiri pihak Dinas Kehutanan Provinsi Riau, wakil Bupati Rohil Drs.H.Jamaluddin Waka Polres Rohil Kompol Dr Wawan SH MH, Ketua DPRD Rohil Nazaruddin, Kodim 0321 Rohil, Camat Bangko Pusako dan aparat Kepenghuluan Teluk Bano I .

Pantauan di lokasi di sela sela pelaksanaan eksekusi sempat terjadi perlawanan dari pihak Kuasa hukum Siswadji Muljadi alias Aseng, kepada tim Kejari selaku eksekutor bersama rombongan yang ikut bersama sama di lokasi lahan untuk menyaksikan proses eksekusi.

Perlawanan eksekusi itu dilakukan oleh kuasa hukum Siswadji Muljadi kepada jaksa selaku eksekutor, karena menurut mereka bahwa terhadap perkara ini, amar putusan MA terhadap Siswadji Muljadi sudah dilakukan eksekusi oleh jaksa sebelumnya pada september tahun 2016 lalu.

Dalam perkara ini bahwa Amar putusan MA menjatuhkan Vonis kepada Ir. Siswadja Muljadi alias Aseng 1 tahun penjara subsider 3 bulan denda 1 milliar, atas pembukaan usaha perkebunan tanpa izin, sedangkan barang bukti berupa lahan perkebunan sawit seluas 453 hektare dikembalikan kepada terdakwa. Terhadap vonis ini Pihak Kejari sebelumnya sudah mengeksekusi Siswadja Muljadi ke penjara dan membayar denda sebesar 1 milliar ke Negara.

Aneh dan di luar dugaan setelah dua tahun pada tanggal 2 Oktober 2018 Kejari Rohil kembali nenerima surat Revisi Amar Putusan MA RI yang menyatakan bahwa ada kesalahan ketik terhadap Amar putusan pertama yang awalnya lahan perkebunan sawit seluas 453 hektare dikembalikan kepada Ir Siswadja Muljadi, dalam revisi putusan MA RI itu menyatakan mencabut kembali amar putusan pertama yang sudah dieksekusi, dengan revisi amar putusan yang menyatakan barang bukti lahan perkebunan sawit seluas 453 hektare dirampas untuk negara melalui dinas kehutanan Rohil.

” Kami mohon pak.. Sebelum eksekusi ini dilakukan, kami menolak rencana eksekusi ke dua ini, ” jelas Edi selaku adik ipar Siswadji Muljadi didampingi Daniel Pratama selaku Kuasa hukum Siswadja Muljadi kepada tim Kejaksaan.

“Kami ingin Jaksa selaku eksekutor agar menunda eksekusi ini sebelum ada kepastian hukum, sebab kami sudah melakukan upaya hukum melalui gugatan perlawanan eksekusi ke Pengadilan Negari Rokan Hilir dan sedang berjalan saat ini, ” ujarnya kepada Jaksa.

Kembali Daniel Pratama SH menanyakan, apakah dalam satu perkara ada dua putusan hakim dan dua kali eksekusi?.

Dikatakannya lagi, terhadap eksekusi yang dilakukan sebelumnya siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas eksekusi yang sudah dilakukan oleh Jaksa sebelumnya.

Terhadap pertanyaan itu Gaos Wichaksono SH MH selaku Kajari Rohil saat itu hanya menjelaskan bahwa mereka selaku Eksekutor Negara hanya menjalankan perintah undang undang yang di putus oleh Hakim MA.

“Jadi kami juga mohon pihak Siswadja Muljadi alias Aseng agar mengerti dan memahami kami selaku eksekutor juga, ” ujarnya.

Silahkan Aseng melakukan upaya hukum melalui pengadilan.”Kami tidak melarang, namun kami tetap menjalankan perintah Undang Undang ini ” ujarnya kepada Pihak Aseng saat itu.

Karena sempat terjadi pemahaman hukum yang berbeda atas putusan Revisi MA RI yang diterima oleh Kejari Rohil dan bersekukuh tetap akan melaksanakan eksekusi, sehingga ratusan karyawan perkebunan Kelapa Sawit Siswadja Muljadi yang saat itu hadir di lokasi, sempat juga mempertanyakan kepada Jaksa selaku eksekutor dan wakil Bupati serta Dinas kehutanan terkait nasib kehidupan mereka kedepannya.

” Jadi kalau ini dieksekusi, kami mau kemana pak, keluarga kami hidup di sini pak,” sorak karyawan kepada eksektor sambil desak – desakan. (Tutursuriadi MPP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini