MPP Kab. Subang – Pemerintah telah mengucurkan bantuan sosial atau bansos. Pada Maret 2020 pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi.

Wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi dari data bulan September 2019.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut BLT-Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19.

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi COVID-19 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial.

Diantaranya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19.

Dan juga skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja.

Namun masyarakat seringkali dibingungkan oleh teknis penyalurannya. Seperti yang terjadi di desa Sidajaya dan Desa Wanasari Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang. Sebagian masyarakat desa tersebut mengadu kepada Media Purna Polri Biro Kabupaten Subang mengenai ketidakadilan dalam penerimaan bantuan tersebut.

Pasalnya, menurut beberapa warga ada yang sudah menerima kartu bantuan, namun kartu tersebut diambil oleh “kader” dan diberitahukan bahwa mereka tidak akan menerima bantuan lagi dengan alasan yang tidak jelas.

Media Purna Polri mencoba mengklarifikasi permasalahan ini kepada Kepala Desa Sidajaya dan Kepala Desa Wanasari, namun hingga berita ini dinaikkan, belum ada klarifikasi dari kedua Kepala Desa tersebut.
(Joni/Eka)

Loading...
Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini