MEDIAPURNAPOLRI, MELAWI –  
Kegiatan tambang pasir sungai di ilegal,di (DAS)Daerah aliran sungai Melawi Desa kelakik Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi masih tetap berjalan,pada pemberitaan sebelumnya terkait aktifitas tambang pasir di duga ilegal,yang dimuat di media ini seakan tak dihiraukan oleh pemilik tambang, ilegal yaitu Saibun,Al Abun Pamungkas.

Seakan Pangkalan Tambang pasir yang berlokasi di Desa Paal tersebut tak tersentuh hukum,atau kebal hukum.

Pantauan, wartawan di lapangan aktivitas tambang pasir milik Saibun kian hari semakin merajalela bahkan Pasca Banjir,puluhan unit dump truk perhari tampak beroperasi pulang pergi melansir pasir ilegal dari pangkalan Saibun di desa Paal tanpa hambatan.

Mulyadi,salah satu pengusaha tambang pasir di kabupaten Melawi,yang telah mengantongi ijin resmi dari gubernur Kalimantan barat angkat bicara,dalam hal tersebut Mulyadi meminta sikap tegas pemangku kebijakan di kabupaten Melawi,dinas Lingkungan hidup (LH) dan kepolisian Polres Melawi untuk melakukan croschek ijin saudara Saibun.

Di katakan Mulyadi,saat ini hanya ada dua orang penambang pasir yang telah mendapatkan ijin resmi dari Gubernur kalbar, sementara di ketahui Saibun alias Abun belum belum mendapatkan ijin tersebut,akan tetapi hingga saat ini Saibun tetap melakukan aktivitas sedot pasir tanpa legalitas yang telah di tentukan pemerintah,

“Kepada Pemangku kebijakan,Dinas lingkungan hidup,Polres Melawi untuk segera mengambil langkah tegas,mengingat areal atau lokasi yang saat ini di kerjakan oleh Saibun masuk dalam areal saya “Ungkanya Rabu (30/9/2020).

Di tambahkan Mulyadi,negara ini telah memiliki aturan,makanya saya mengurus ijin sesuai aturan yang telah di tentukan pemerintah,ujarrnya.

Jika terus di biar kan,saya merasa di rugikan,mengingat waktu panjang dan mengeluarkan biaya yang lumayan besar saat mengurus Ijin (IUP) bebernya.

Masih menurut Mulyadi,ia menegaskan bahwa, “segala kegiatan pertambangan sudah jelas aturannya sebagaimana yang dituangkan dalam UU No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral,

Mulyadi juga menjelaskan bahwa terbitnya UU terbaru ini mengatur kegiatan Minerba lebih ketat dan lebih baik oleh karena kegiatan Minerba berhubungan dengan keadaan lingkungan hidup seperti yang telah diatur Undang-Undang.

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) Undang-Indang No 4 Thn 2009 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” dan pidana tersebut berlaku terhadap penampungan dan pengangkutan tegasnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa meskipun tanah hak milik merupakan hak tertinggi yang diakui dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun setiap kegiatan yang dilakukan diatasnya harus berdasarkan aturan Undang-Undang yang berlaku, artinya tidak bisa semena-semena pengusahaan atas tanah tersebut dan harus memperhatikan aspek-aspek yuridis yang mengatur perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah tersebut.

Selanjutnya kata Mulyadi,” Apa bila tidak adanya sikap tegas dari pihak Terkait,dirinya akan melaporkan permasalahan tersebut Ke Polda Kalbar.

(Jon)

Loading...
Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini