MEDIA PURNA POLRI,KALSEL- Pengelola galian C wajib lapor kok malah bisa aktif terus meski dikabarkan diproses hukum ada apa ?, katakan saja inisial JM tokoh galian C yang berada diwilayah Kec Angsana dan sekitarnya,JM dikabarkan terkena jaringan anti Illegal Mining APH setempat sekitar 6 bulan lalu,iapun terkena wajib lapor ke kantor APH terkait,anehnya kok malah JM makin getol kelola galian C yang konon belum melengkapi perizinan ESDM Prov Kalimantan Selatan,awak mpp pun melayangkan Surat Konfirmasi ke BUMDes Banjarsari dan Kades yang sama,pasalnya resi angkutan terindikasi berasal dari BUMDes Banjarsai Kec Angsana Kab Tanbu Kalimantan Selatan.

Hasil investigasi Tim mpp tiap rit dum truck dikenakan tarif Rp 50.000,_alasanya untuk pajak daerah,demikian ungkap Bang Amd jaringan mpp di Tanbu Kalsel,cukup aneh ada BUMDes ngurusi pajak daerah galian C mestinya bagian dinas APPAKD dan atau dinas yang ditunjuk pemda Tanbu Kalsel.

Bila benar BUMDes begitu apa bukan pungutan liar namanya,bisa kena Tim Saber Pungli mestinya,ujar Bang Dk dari LSM Laskar Nusantara DPC Bartim saat bincang singkat dengan Tim mpp di Ampah Bartim Kalteng beberapa waktu sebelum berita ini dikorankan.

Background area Tanbu cukup rawan illegal mining,wilayah ini beberapa tahun kebelakang sempat hiruk pikuk dengan menjamurnya tambang lipat alias tambang illegal,hingga batas jln Provinsi ambruk gegara lubang galian tambang paling berjarsk 3 m dari bahu jalan,tepatnya Kec Satui yang saat ini sudah dipulihkan pada areal bermasalah,semoga tidak terulang kembali. (Tim MPP)

Loading...
Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini