MEDIA PURNA POLRI,SIDOARJO- “Penegakan supremasi hukum adalah penegakan aturan-aturan hukum bukan penegakan ego aparat penegak hukum.”

Pernyataan ini sejalan dengan asas hukum pidana yang berbunyi, Lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah.

Tapi hingga saat ini, pernyataan diatas masih sebatas angan-angan. Seperti telah diberitakan dalam media ini beberapa waktu lalu tentang adanya dugaan oknum Polisi dan Jaksa di Sidoarjo merekayasa kasus. Dalam pengamatan mediapurnapolri.net sepanjang persidangan dari awal sampai sidang pembelaan (pledoi) oleh Kuasa Hukum terdakwa UH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tampak sangat arogan. Dia terlihat begitu ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah perwujudan hukum itu sendiri. Sehingga hukum adalah apa katanya.

Hal ini dapat dilihat dari sikapnya yang selalu marah-marah kepada para saksi, terdakwa dan Kuasa Hukum nya yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Baik di dalam maupun di luar persidangan.

Sikap itu juga mungkin yang mendasari dia menuntut terdakwa UH dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tanpa mengidahkan fakta-fakta dalam sidang pembuktian. Diakui oleh banyak pihak yang memperhatikan persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa JPU marah sehingga dia menuntut hukuman sebesar itu.

Terdakwa UH terlihat begitu sedih mendengar tuntutan itu. Dia menangis tak henti-hentinya, bahkan sampai sidang pledoi kemarin, Senin (27/1/2020) dia masih saja menangis.

“Kata orang-orang, Hakim biasanya memutus tidak jauh dari tuntutan jaksa. Kalau Jaksa menuntut satu tahun setengah, Hakim memutus berapa?” ujarnya sambil berurai air mata.

Suami terdakwa juga terlihat putus asa menghadapi istrinya tersandung kasus penganiayaan dan didakwa dengan pasal 351 ayat 1 KUHP.

“Nggak tahu kalau jadinya seperti ini, padahal dulu saya diajak sama Polisinya untuk mengondisikan agar kasus saya dipegang oleh jaksa MRS. Yang membuat saya, istri dan keluarga begitu sakit adalah pengondisian waktu itu sama saja bunuh diri,katanya dengan setengah menunduk.

Kuasa Hukum terdakwa, Achmad Maulana R, S.Hi, mengatakan dari awal JPU memang tidak kooperatif. “Saya minta BAP juga dipersulit. Sudah bolak balik ke Kejaksaan, surat permohonan juga sudah saya buat. Tapi BAP tidak juga diberikan. Sampai akhirnya persoalan BAP itu saya masukkan dalam eksepsi. Baru jaksa bilang, itu sudah sesuai dengan SOP dan saya disuruh ngambil BAP di front office,” terangnya pada mediapurnapolri.net.

“Begitu juga ketika saya baru menjadi Kuasa Hukum terdakwa, saya menanyakan apakah ada surat penahanan, dengan keras dan tegas JPU menjawab, itu kewenangan Kejaksaan,” imbuhnya.

Dari pantauan Media Purna Polri.net, ada beberapa catatan lucu selama mengikuti jalannya persidangan, pertama, dalam sidang pembuktian, Jaksa berkesempatan menghadirkan saksi dua kali sedangkan Kuasa Hukum terdakwa hanya sekali. Hal ini disebabkan Jaksa yang terlihat marah-marah di dalam persidangan meminta kepada Hakim untuk didatangkan saksi verbalisan.

Setelah semua tuduhannya dan BAP yang dibacakannya disangkal oleh terdakwa dan para saksi, termasuk saksi yang dihadirkannya juga tidak bisa menerangkan terjadinya penganiayaan.

Kedua, pihak jaksa melalui saksi pelapor atau korban membawa alat bukti baru berupa foto dan baju yang katanya dikenakan ketika peristiwa tersebut terjadi. Ini sungguh lucu, ketika dalam sidang hukum pidana Jaksa berusaha melengkapi alat bukti, padahal sebelum sudah dinyatakan P21 (berkas sudah lengkap).

Ketiga, ketika Kuasa Hukum terdakwa selesai membacakan nota pembelaan. Jaksa menanggapinya, meskipun sudah dilarang oleh Hakim. Jaksa tetap saja berbicara dengan mengatakan bahwa dia menanggapi secara lisan.

Keempat, yang paling lucu, dalam pembacaan dakwaan maupun tuntutan, JPU tidak pernah hadir dan mewakilkan pembacaan pada temannya. Sehingga terkesan JPU melempar batu sembunyi tangan. Namun sayangnya, sampai berita ini diturunkan. Pihak JPU masih belum bisa dihubungi, selalu dibilang keluar oleh penjaga di front office. Ketika diminta nomor selulernya, katanya tidak boleh. Karena semua nomor telepon seluler pegawai Kejaksaan disadap.

Dalam dunia hukum, publik memang tidak tahu tentang aturan hukum. Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat lah yang tahu betul tentang itu. Masyarakat hanya mengamati tingkah polah para penegak hukum, baik di dalam maupun di luar persidangan. Dengan pertanyaan dalam benaknya, apakah rasa keadilan itu masih ada di tengah kehidupan mereka?
Semoga dalam kasus ini dan kasus-kasus serupa, Hakim bisa memutus perkara berdasarkan pertimbangan hukum bukan karena kebiasaan atau tuntutan Jaksa. Karena merekalah palang pintu terakhir penegakan supremasi hukum agar rasa keadilan tetap hidup di tengah masyarakat.(Team)

Loading...
Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini