Media Purna Polri, Mojokerto – Pembuangan Limbah Sludge Paper dari PT ADIPRIMA SURAPRINTA, nama pabrik penghasil beralamatkan di Ds Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, dihadang warga Dsn Kecapangan Ds Ngoro Kabupaten Mojokerto ,Senin (16/12/2019).

Kegiatan open dumping limbah sludge paper empat hari sebelumnya dilakukakan oleh transporter ilegal tanpa diketahui warga Dsn kecapangan. Kecurigaan warga terbukti setelah pagi hari melihat dumping sludge paper di lokasi bekas tambang galian C.

Kepada tim investigasi AMPHIBI (Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup Dan B3 Indonesia ), warga masyarakat memberikan keterangannya ,bahwa dari limbah B3 yang dibuang oleh transporter menimbulkan bau tak sedap sangat menyengat, selain limbah sludge ada lagi limbah katagori B3 abu alumunium di sekitar pembuangan. Warga resah dengan kegiatan pembuangan limbah B3 karna dikawatirkan berimbas pada rusaknya ekosistem lingkungan dan sumber mata air di Ds Ngoro ungkap, salah satu warga.

Setelah tiga hari tiga malam warga berjaga dilokasi pembuangan, akhirnya warga berhasil menangkap dan menghentikan tiga unit dump truck tronton bermuatan limbah B3 ke lokasi pembuangan sekitar pukul 02.00 Wib pagi. Masing- masing dengan No Polisi T 9602 DB, T 9750 DA , T 9772 DC yang sampai berita ini diterbitkan masih berada dilokasi pembuangan.

Dari keterangan warga , ke tiga unit armada dump truck tronton bermuatan limbah tersebut dikawal mantan anggota dewan berinisial Z, yang juga mengaku sebagai pemilik lahan galian C yang di jadikan lahan pembuangan sludge paper.
Akhirnya warga masyarakat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek ngoro untuk di tindak lanjuti.

Dari hasil keterangan yang dihimpun tim Amphibi dilapangan, penanganan kasus ini sudah ditangani oleh Polres Kabupaten Mojokerto dengan mengamankan ke tiga supir transporter ilegal tersebut untuk dimintai keterangan.
Saat dikonfirmasi oleh tim ke Polres Kab, Kanit Tipiter Iptu Sukoco belum bisa di temui karna terbentur jam kerja.

Usut tuntas pelaku penjahat lingkungan, penegakan hukum dan undang-undang tentang lingkungan hidup PP 101 Tahun 2014 – UU 32 Tahun 2009, guna kelestarian bumi masa depan dengan aksi nyata dalam pengawasan, tegas Samsul Hadi So Ketua Amphibi Jatim ditempat terpisah.

Hingga berita ini di terbitkan, warga masyarakat Dsn Kecapangan masih berjaga di lokasi pembuangan yang masih terdapat tiga unit armada dump truck tronton bermuatan limbah B3.
Warga masyarakat berharap kepada pihak yang berwenang termasuk perusahaan pengahasil untuk bertanggung jawab atas pencemaran yang dilakukan, dengan mengambil limbah yang dibuang ke media lingkungan untuk di clean up atau dibersihkan.

Pak Sodikun (49 th) salah satu tokoh masyarakat mengatakan “jangan cemari Desa kami, kami ingin hidup yang layak di lingkungan kami yang tidak di cemari limbah bahan berbahaya beracum bagi kami dan anak cucu kami” tegasnya.

Di tengah tengah masyarakat Dsn Kecapangan, Ketua DPD Amphibi Mojokerto Madqodim mengatakan “Kami lembaga Amphibi bersama masyarakat akan mengawal undang-undang PP 101 Tahun 2014 dan UU 32 tahun 2009, termasuk proses clean up yang diharapkan warga nantinya”

Secara umum Pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di atas dipidana, dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar.

Lembaga Amphibi (Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesi) siap membantu program Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam bentuk pengawasan dan menyikapi berbagai jenis dan bentuk pelanggaran ke media lingkungan, sekaligus mendorong pelaksanaan penilaian program PROPER dari nama dan perusahaan yang kita ketemukan melanggar, dalam hal ini PT. ADIPRIMA SURAPRINTA.

Salam,
Perbaikan Lingkungan Hidup dan Sosial Kemasyarakatan.(ed/im)

Loading...
Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini